, JAKARTA, – Pengamat politik Ayip Tayana menyayangkan maraknya konten negatif nan menyerang pribadi Presiden Prabowo Subianto di media sosial. Ia menilai serangan tersebut, termasuk penyematan istilah narcissistic personality disorder (NPD), bukanlah bagian dari kritik melainkan sebuah penghinaan pribadi.
Menurutnya, meski kebebasan beranggapan dijamin dalam demokrasi, tidak sepantasnya kritik digeser menjadi penghinaan pribadi. "Ini bukan kritik, tetapi lebih pada penghinaan pribadi. Bangsa ini kudu bisa membedakan mana kritik dan mana nan disebut dengan penghinaan. Bicara Prabowo NPD itu bukan kritik," kata Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Ayip menekankan bahwa penyerangan pribadi nan menjatuhkan martabat seseorang bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat. Kritik semestinya menyasar pada kebijakan alias tindakan seorang presiden, bukan sekadar mendorong kemarahan publik tanpa argumentasi nan bertanggung jawab.
"Di sana tidak ada argumentasinya, tidak ada tanggung jawabnya, nan digunakan hanyalah untuk menyulut emosi, menyulut kemarahan, dan tujuan hanya untuk itu," ujarnya.
Konten Negatif Raup Interaksi Tinggi
Ayip menyoroti bahwa konten-konten bersuara negatif dan emosional justru mendapatkan hubungan tinggi di masyarakat. Hal ini, menurutnya, kudu diluruskan di tengah arus info nan serba sigap lantaran media sosial dan kepintaran buatan (artificial intelligence/AI).
"Di Indonesia, jika konten nan nadanya negatif ataupun emosional dan kemudian menyerang golongan politik tertentu itu condong memperoleh engagement nan tinggi. Jangan lah sampai hal-hal seperti itu malah berlarut-larut," ucapnya.
Ia menilai kejadian tersebut memang ramai di media sosial, tetapi tidak merepresentasikan keseluruhan pandangan masyarakat. Dari sisi legitimasi politik maupun penilaian kebanyakan masyarakat, kondisinya justru sebaliknya.
Legitimasi Kuat dan Kepuasan Publik Tinggi
Ayip memaparkan, Presiden Prabowo terpilih dengan legitimasi nan sangat kuat, ialah menang dengan support 58 persen bunyi masyarakat Indonesia dalam satu putaran melawan dua kandidat lainnya. "Secara elektoral dan konstitusional, Pak Prabowo menang 58 persen dengan sekali putaran. Itu legitimasinya kuat sekali," katanya.
Tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo juga dinilai tinggi. Berdasarkan survei Poltracking terbaru, 74,2 persen publik percaya dengan pemerintahan Presiden Prabowo dan 72,2 persen puas dengan keahlian pemerintah.
"Artinya, beragam hasil survei ini dapat dijadikan parameter bahwa support dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo ini tetap berada di tingkat mayoritas," ucap Ayip.
Kendati demikian, Ayip menyoroti bahwa tingkat kepuasan tinggi bukan berfaedah semua orang lantas puas dengan seluruh kebijakan pemerintah. Ia menegaskan bahwa ketidakpuasan pada aspek tertentu pasti ada dan kudu dijadikan pertimbangan bagi pemerintah.
"Angka kepuasan tinggi ini kan patut diapresiasi, tetapi temuan ketidakpuasan pada sektor tertentu itu juga kudu dijadikan bahan pertimbangan oleh pemerintah," pungkasnya.
Konten ini diolah dengan support AI.
sumber : antara
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·