53 menit yang lalu
Percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok dan Kota Solok sekarang difokuskan pada penyelenggaraan proyek infrastruktur, pemenuhan kebutuhan kediaman tetap, pengendalian banjir, serta pengamanan 115 hektare sawah terdampak. Penyelesaian beragam program tersebut terus dipacu agar anggaran nan telah tersedia segera menghasilkan faedah nyata bagi masyarakat.
Prioritas itu mengemuka dalam monitoring dan pertimbangan unik nan dilaksanakan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera di Kabupaten Solok dan Kota Solok, Sumatera Barat, Kamis (13/8/2026). Tim nan dipimpin Kepala Posko Nasional Satgas PRR Irjen Pol Wahyu Bintono Hari Bawono meninjau sejumlah letak terdampak serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, dan organisasi perangkat wilayah teknis.
Di Kabupaten Solok, pemerintah wilayah telah memperoleh support Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp144 miliar. Realisasi bagian kesehatan menjadi nan tertinggi dengan capaian 91 persen dari alokasi lebih dari Rp6 miliar, disusul bagian ekonomi sebesar 57 persen dari alokasi Rp45 miliar. Namun, realisasi bagian pendidikan baru sekitar 6–7 persen dari alokasi lebih dari Rp3 miliar, sedangkan bagian prasarana baru mencapai 6,7 persen dari alokasi lebih dari Rp88 miliar.
Rendahnya realisasi anggaran prasarana disebabkan proses penyesuaian nilai satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) nan belum tuntas sehingga penyelenggaraan lelang dan pekerjaan bentuk tertahan. Satgas PRR mendorong Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan tenggat penyelesaian arsip tersebut agar seluruh aktivitas dapat segera masuk ke Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
“Penyesuaian nilai satuan dan RAB kudu segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin lantaran anggaran prasarana ini berangkaian langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya sigap dirasakan warga,” kata Wahyu.
Satgas PRR juga memberikan perhatian terhadap kebutuhan relokasi 259 family nan rumahnya mengalami rusak berat di Kabupaten Solok. Saat ini, kuota awal pembangunan kediaman tetap baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong segera menuntaskan pengajuan penambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sekaligus mempercepat legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai bagi masyarakat terdampak.
Selain hunian, penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, perlu diperkuat untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR bakal mengoordinasikan support perangkat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan pemerintah wilayah melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.
Di Kota Solok, banjir bandang dan longsor pada November 2025 berakibat terhadap 2.978 family alias 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana juga merusak sekitar 14 kilometer badan jalan, empat ruas sungai, 11 titik jaringan irigasi, 292 akomodasi UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum. Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar sekarang telah memasuki tahapan tender tahun jamak.
Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi salah satu agenda mendesak lantaran kerusakan tanggul, sedimentasi, sampah, dan terbatasnya akses perangkat berat mengganggu pasokan air ke lahan pertanian. Satgas PRR berbareng Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat, sedangkan support bibit persediaan dan pompa berskala besar bakal dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian untuk mencegah kandas panen.
Satgas PRR bakal melanjutkan asistensi kepada pemerintah wilayah dan mengawal konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·