Pemprov Sumbar Bantah Hamburkan APBD untuk Percantik Fasilitas

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto.(MI/Yose Hendra)

PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) memberikan penjelasan resmi mengenai sorotan publik mengenai alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan akomodasi pemerintahan dalam APBD Tahun 2026. Pemprov menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan bermaksud untuk mempercantik aset (estetika), melainkan untuk menjaga kegunaan dan keamanan gedung pelayanan publik.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar (Kabiro Adpim Setdaprov Sumbar), Nolly Eka Mardianto, menjelaskan bahwa banyak aset wilayah nan sudah mengalami penurunan kondisi bentuk akibat usia gedung dan intensitas penggunaan nan tinggi.

“Perlu kami luruskan bahwa anggaran nan dialokasikan bukan untuk mempercantik akomodasi pemerintahan semata, tetapi lebih kepada rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah aset nan kondisinya memang sudah memerlukan penanganan agar tetap aman, layak, dan dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat,” ujar Nolly di Padang, Kamis (4/6).

Fokus Rehabilitasi: Salah satu aset nan menjadi prioritas adalah Gedung Auditorium Gubernuran. Bangunan ini dilaporkan mengalami kebocoran dan kerusakan di beberapa bagian, padahal digunakan nyaris setiap hari untuk agenda publik, pelantikan, hingga aktivitas organisasi masyarakat.

Komitmen Penanganan Bencana

Menanggapi dugaan ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi pascabencana, Nolly menegaskan bahwa Pemprov Sumbar tetap memprioritaskan pemulihan daerah. Ia mengungkapkan bahwa seluruh Dana Transfer ke Daerah (TKD) nan diterima dialokasikan untuk penanganan akibat bencana.

“Kita telah mendapat alokasi TKD sebesar Rp2,6 triliun. Seluruhnya bakal difokuskan pada mitigasi bencana, rehabilitasi pascabencana, dan perbaikan infrastruktur,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian. Pemerintah menyatakan setiap shopping wilayah dapat dipertanggungjawabkan dan disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Transparansi Melalui Dashboard Pembangunan

Pemprov Sumbar menyatakan terbuka terhadap kritik dan pengawasan dari masyarakat. Nolly menyebut bahwa seluruh alokasi shopping wilayah dapat dipantau secara langsung oleh publik melalui laman Dashboard Pembangunan Sumbar.

"Pemprov senang masyarakat mau terlibat memperhatikan penggunaan anggaran kita. Ini menjadi bukti bahwa tidak ada nan kita tutup-tutupi. Semuanya kita sampaikan secara transparan, terbuka, dan real-time," pungkas Nolly. (YH/I-1)