Pemprov Jateng Alokasikan Rp5,2 Miliar Perbaiki Jalan Rusak Randublatung-Cepu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.(Dokumentasi/ Istimewa)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) memastikan perbaikan Jalan Raya Randublatung-Cepu di Kabupaten Blora telah masuk dalam program prioritas tahun 2026. Saat ini, proyek prasarana tersebut telah memasuki proses lelang dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut difokuskan untuk menangani kerusakan berat, khususnya di wilayah Desa Kediren. Namun, sesuai petunjuk Gubernur, panjang jalan nan diperbaiki berpotensi bertambah.

“Sesuai pengarahan Pak Gubernur, kreasi teknis bakal dievaluasi agar panjang jalan nan diperbaiki dapat ditambah lagi,” ujar Henggar di Semarang, Senin (1/6/2026).

Instruksi Gubernur: Jangan Asal-asalan

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa setiap jejeran di Dinas PUPR dan Balai Jalan kudu merespons sigap keluhan masyarakat, terutama nan menjadi perhatian publik di media sosial. Ia menegaskan bahwa kualitas pengerjaan kudu menjadi prioritas utama.

“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional. Tidak sekadar tambal sulam,” tegas Luthfi. Ia meminta agar jalan dengan tingkat kerusakan berat mendapatkan skala prioritas penanganan agar tidak membentur kepentingan publik.

Andalkan Dana Pusat melalui IJD

Selain mengoptimalkan APBD Provinsi, Pemprov Jateng juga bergerak aktif mengusulkan support pendanaan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD). Untuk tahun 2026, telah diajukan support sebesar Mata Uang Rupiah 46,6 miliar kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk percepatan ruas Singget-Doplang-Cepu.

Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan prasarana di Blora, mengingat pada 2025 lalu, penanganan sepanjang 2,611 kilometer di wilayah Desa Petak hingga Desa Betekan telah menelan biaya Rp9,92 miliar.

Pemprov Jateng menyatakan bahwa masukan dan kritik dari masyarakat melalui media sosial merupakan bahan pertimbangan krusial untuk mewujudkan pelayanan publik nan lebih responsif dan luwes di lapangan. (Metrotvnews/I-1)