Pemprov Jakarta Anggarkan Rp 99,9 Miliar untuk LPDP ke 11 Negara Mulai 2027

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran sebesar Rp99,9 miliar untuk program danasiwa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan alias LPDP daerah nan bakal mulai melangkah pada 2027. Program ini ditargetkan membiayai 100 mahasiswa menempuh pendidikan S2 dan S3 di 11 negara.

"Yang LPDP ini sudah masuk pada anggaran dengan skema beasiswa. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3 di luar negeri. Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp99,9 sekian miliar nan diproyeksikan itu diterima untuk 100 orang penerima, tergantung kelak seleksi," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana dalam rapat berbareng Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).

Nahdiana menjelaskan, saat ini Disdik DKI tetap berkoordinasi dengan LPDP pusat untuk menyusun sistem penyelenggaraan program tersebut. Sebab, program danasiwa luar negeri itu merupakan nan pertama kali dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Nahdiana mengatakan, dari total 100 penerima, sebanyak 70 orang diproyeksikan merupakan mahasiswa jenjang magister (S2), sedangkan 30 lainnya merupakan mahasiswa doktoral (S3).

"Kami terus berkoordinasi dengan LPDP pusat untuk proses pelaksanaannya lantaran memang ini baru pertama. Jadi diproyeksikan kelak untuk S2 70 penerima dan S3 30 penerima," ujarnya.

Penerima beasiswa, kata Nahdiana, nantinya bakal menempuh pendidikan di 11 negara nan dipilih berasas kebutuhan pembangunan Jakarta. Penentuan program studi juga bakal disesuaikan dengan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemprov DKI.

"Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara nan kelak program studinya mengikuti nan dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas," ucap Nahdiana.

Adapun 11 negara nan menjadi tujuan program danasiwa tersebut ialah Amerika Serikat (AS), Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan (Korsel), Prancis, Singapura, China, dan Rusia.

Meski demikian, Nahdiana mengatakan daftar negara dan sistem penyelenggaraan tetap bakal dimatangkan berbareng LPDP pusat dan organisasi perangkat wilayah (OPD) terkait.

"Ini tetap terus kami berkoordinasi dengan OPD mengenai dan LPDP pusat. Jadi anggarannya sudah ada di rancangan 2027," pungkasnya.

(bel/rfs)