Pemprov DKI Catat 2.600 Aduan, Pramono Soroti Masalah KDRT-Perselingkuhan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima sekitar 2.600 kejuaraan masyarakat di tahun 2025 melalui Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA).

Aduan tersebut mencakup beragam persoalan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perceraian, hingga perselisihan keluarga.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya peran akomodasi bagi penduduk untuk menyampaikan beragam persoalan sosial secara langsung.

“Saya meminta instansi kelurahan bukan hanya berkarakter administratif tetapi membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, masukan, saran, menyelesaikan persoalan-persoalan lapangan,” ujar Pramono saat menghadiri program pembangunan family oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta di RPTRA Planet Senen, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia menyoroti persoalan sosial nan terjadi di masyarakat cukup kompleks, termasuk KDRT, perselingkuhan, hingga perceraian, nan menurutnya memerlukan kehadiran pemerintah di tingkat paling bawah.

“Dan tadi saya dengar sendiri beragam persoalan nan ada, dari persoalan KDRT, persoalan perselingkuhan, persoalan perceraian dan sebagainya, itulah kondisi riil nan di masyarakat nan tentunya pemerintah kudu datang untuk hal-hal nan seperti itu di tingkat paling bawah,” ujar Pramono.

Ia menilai, beragam jasa seperti pemeriksaan kesehatan, konsultasi rumah tangga, hingga pendampingan sosial dalam program tersebut merupakan corak nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.

“Dan tadi dilihat dari beragam aspek, ada nan cek kesehatan, konsultasi urusan rumah tangga, kemudian juga hal-hal lain nan ini adalah realitas dari masyarakat kita nan ada di Jakarta,” tuturnya.

Dengan jumlah masyarakat Jakarta nan nyaris 11 juta jiwa, dia menilai tekanan sosial di Jakarta cukup tinggi, sehingga jasa pemerintah di tingkat bawah perlu diperkuat.

Pramono berambisi kehadiran pemerintah dapat membantu mengurangi beban psikologis masyarakat.

“Tetapi saya percaya dengan kehadiran pemerintah dalam persoalan-persoalan ini bakal mengurangi stres ataupun tekanan nan ada di masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia, menyampaikan dari sekitar 2.600 kejuaraan nan diterima tahun 2025, di antaranya ada soal perselisihan rumah tangga.

“Kalau kasus-kasus, setahun itu kita mendapat laporan dari beragam penyebab ya. Itu di tahun lampau ada sekitar 2.600 aduan, tapi itu beragam aduan, termasuk di antaranya adalah seperti perselisihan rumah tangga dan sebagainya,” ujar Dwi.

Namun dia menambahkan, sebagian besar laporan nan masuk tetap mengenai kasus anak, bukan dominan pada perceraian alias bentrok rumah tangga.

“Jadi mudah-mudahan itu tidak makin banyak. Sejauh ini itu tidak menjadi dominan jika dilihat dari jumlah kasus laporan nan masuk melalui UPT PPPA,” tutur Dwi.

“Karena kebanyakan memang tetap pada kasus terutama di anak-anak, bukan di perselisihan family alias kasus perceraian,” sambung dia.