Teknologi SRF nan dikembangkan DLH untuk mengolah sampah.(Dok Diskominfo Kota Bandung)
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat upaya penanganan sampah melalui pengembangan teknologi Solid Recovered Fuel (SRF) di area Gedebage.
Teknologi tersebut menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menghasilkan daya alternatif. Ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (21/9).
Farhan mengungkapkan, pengembangan akomodasi SRF di Gedebage tengah disiapkan melalui kerjasama dengan sejumlah pihak, di antaranya pemerintah pusat, Danantara, PLN, dan Pertamina.
Teknologi SRF memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar pengganti berbentuk arang nan dapat dimanfaatkan oleh sektor industri maupun pembangkit listrik.
"Pada prinsipnya SRF adalah pengolahan sampah nan menghasilkan arang sebagai sumber daya pengganti nan bisa dimanfaatkan oleh industri maupun PLN," paparnya.
Farhan menyebut, akomodasi tersebut dirancang mempunyai kapabilitas pengolahan sekitar 300 ton sampah per hari. Kehadiran teknologi ini dapat membantu mengurangi beban pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah nan selama ini dianggap sebagai limbah.
"Terobosan tersebut krusial mengingat persoalan sampah tetap menjadi salah satu tantangan utama perkotaan, termasuk di Kota Bandung," tuturnya.
Karena itu, Farhan meminta seluruh camat dan lurah untuk ikut memantau perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, support kewilayahan menjadi aspek krusial dalam memastikan program melangkah lancar dan diterima masyarakat sekitar.
"Kalau ini berhasil, bakal kita kembangkan di seluruh enam satuan wilayah kerja Kota Bandung. Karena itu para camat dan lurah kudu ikut memperhatikan proses perkembangannya," ungkapnya.
Antisipasi Musim Penghujan
Sementara itu menghadapi musim hujan, Farhan meminta perangkat wilayah dan Kewilayahan perkuat kesiapsiagaan bencana. Musim hujan menjadi salah satu tantangan nan kudu diantisipasi sejak awal mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun beragam gangguan jasa publik lainnya.
"Saya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat wilayah mengenai untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan," terangnya.
Farhan menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat wilayah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Para camat dan lurah mempunyai peran krusial dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. (AN/E-4)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·