Pemkab Sidoarjo Genjot Investasi, Triwulan I 2026 Capai Rp 3,77 Triliun

Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus memperkuat suasana investasi daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Sidoarjo Subandi, beragam langkah dilakukan agar investasi di Kota Delta tetap tumbuh sekaligus memberi kepastian bagi pelaku usaha.

Berdasarkan info Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp 3,77 triliun dari sasaran tahun ini nan sebesar Rp 15,7 triliun.

Kontributor terbesar berasal dari sektor perumahan, area industri dan perkantoran senilai Rp 716,12 miliar. Disusul industri logam dasar dan peralatan logam bukan mesin Rp 675,22 miliar, industri makanan Rp 637,13 miliar, industri karet dan plastik Rp 416,73 miliar, serta industri kertas dan percetakan Rp 396,46 miliar.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, capaian itu didorong melalui strategi jemput bola kepada para pelaku usaha.

"Jadi kami melakukan jemput bola ke pelaku usaha-usaha untuk pendampingan pelaporan investasinya agar satu datanya valid, nan kedua juga pelaporannya betul. Sehingga catatan realisasi investasi kami itu akhirnya sah semua," kata Ridho, Selasa (2/6/2026).

Pendampingan itu dilakukan intensif pada masa pelaporan setiap triwulan. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga aktif memfasilitasi beragam hambatan nan dihadapi investor, seperti mengenai persoalan perizinan hingga koordinasi dengan dinas teknis.

"Kalau pelaku upaya ini juga kami fasilitasi jika mereka punya kendala. Jadi kami tidak berakhir jika ada pelaku upaya nan izinnya terkendala alias butuh fasilitasi koordinasi dengan dinas teknis dalam proses izinnya, itu kami fasilitasi," bebernya.

Ridho menjelaskan, support terhadap investasi juga mendapat perhatian langsung dari Bupati Sidoarjo Subandi. Pemantauan dilakukan rutin untuk memastikan halangan di lapangan bisa segera diselesaikan.

"Jadi memang dipantau gimana kondisi-kondisi, kendala-kendala nan dihadapi pelaku upaya itu seperti apa. Terus apakah pendampingannya sudah dilaksanakan sampai dengan selesai. Itu rutin," jelasnya.

Tak hanya itu, DPMPTSP juga berkoordinasi dengan lintas OPD terkait, seperti Dinas P2CKTR hingga BPN untuk memetakan pelaku upaya nan sudah mempunyai izin, termasuk fasilitasi dan koordinasi mengenai sejumlah persoalan perizinan.

Pendekatan kolaboratif juga diterapkan untuk pelaku upaya mikro di tingkat kecamatan dan desa. Pemkab menghadirkan jasa jemput bola kerjasama nan mencakup pendampingan perizinan, PIRT, sertifikasi halal, merek jual beli hingga akses perbankan.

e3

"Jadi ketika ada upaya mikro nan memerlukan itu, kami melakukan sosialisasi alias jemput bola pelayanan di kecamatan. Sudah satu paket di situ," terang Ridho.

Di tingkat regional, Pemkab Sidoarjo juga terus berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan BKPM agar pelaporan maupun pengawasan investasi melangkah sinkron. Kolaborasi ini penting, mengingat Sidoarjo menjadi salah satu wilayah industri penopang realisasi investasi di Jawa Timur berbareng Gresik dan Pasuruan.

Melalui pendampingan nan konsisten, kemudahan layanan, hingga support langsung dari Bupati Subandi, Pemkab Sidoarjo optimistis sasaran investasi Rp 15,7 triliun pada 2026 dapat tercapai.

(anl/ega)