Pemkab Ponorogo Prioritaskan Seleksi Terbuka Isi Jabatan Kosong Sebelum Mutasi

, PONOROGO, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, memutuskan untuk mempercepat pengisian jabatan ketua tinggi pratama (JPTP) nan kosong melalui seleksi terbuka. Langkah ini diprioritaskan sebelum melakukan mutasi pejabat guna memastikan pelayanan publik tetap melangkah optimal dan memperkuat keahlian organisasi perangkat wilayah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Agus Sugiarto, mengonfirmasi bahwa proses seleksi terbuka tersebut dijadwalkan bakal dimulai pada awal Juli 2026. Pengisian kedudukan ini dilakukan untuk menggantikan sejumlah kepala OPD nan telah memasuki masa purnatugas.

"Shelter dulu, baru mutasi. Jabatan nan kosong kami isi terlebih dahulu. Setelah itu, jika memang diperlukan, baru dilakukan mutasi sesuai kebutuhan organisasi," ujar Agus di Ponorogo, Kamis.

Pola Baru Pengisian Jabatan

Menurut Agus, pola ini berbeda dengan sistem sebelumnya nan biasanya diawali dengan pergeseran pejabat. Kali ini, pemerintah wilayah memprioritaskan pengisian bangku nan kosong agar roda pemerintahan tidak terganggu akibat terlalu banyak kedudukan nan tetap diisi pelaksana tugas (Plt).

Ia menjelaskan bahwa seleksi tidak bakal dibuka sekaligus untuk seluruh posisi. Pemkab bakal melaksanakannya secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kebutuhan masing-masing OPD. "Kami menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Untuk jumlah kedudukan nan dibuka pada tahap pertama, saat ini tetap dalam proses finalisasi," jelasnya.

Agus nan juga menjabat sebagai Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menambahkan, sistem berjenjang ini juga memberi kesempatan lebih luas bagi aparatur sipil negara (ASN) nan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi pada tahapan berikutnya.

Daftar Jabatan Strategis nan Kosong

Saat ini, setidaknya terdapat 12 kedudukan strategis di lingkungan Pemkab Ponorogo nan tetap dijabat oleh Plt. Rinciannya meliputi 10 kedudukan eselon II serta dua kedudukan kepala badan upaya dan rumah sakit milik daerah.

Sejumlah OPD nan tetap belum mempunyai ketua definitif antara lain BKPSDM, BPPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial P3A, DPMPTSP, Bapperida, Dispendukcapil, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Disnaker, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, serta kedudukan Direktur PUDAM Tirta Katong dan Direktur RSUD dr. Harjono.

"Mayoritas kekosongan kedudukan tersebut terjadi lantaran pejabat sebelumnya telah memasuki masa purnatugas," pungkas Agus.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara