Pemkab Buol Dorong Transparansi Pengelolaan Dana Desa Lewat Kolaborasi dengan Kejaksaan

, BUOL, – Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, menegaskan pentingnya peningkatan pemahaman seluruh kepala desa dalam mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Langkah ini diambil untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa nan ahli dan sesuai dengan ketentuan nan berlaku.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantow, menyampaikan bahwa setiap kepala desa wajib mempunyai keahlian mengelola biaya desa secara akuntabel. Ia menekankan perlunya kerjasama strategis dengan Kejaksaan Negeri Buol untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa.

"Jadi memang perlu adanya kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Buol sebagai langkah strategis guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa sehingga dapat ahli dan alim aturan," kata Arfandi di Bokat, Buol, Minggu.

Arfandi menjelaskan bahwa dengan melibatkan kejaksaan negeri setempat, pemerintah desa dapat memperoleh support dalam penyelenggaraan pemerintahan nan profesional, akuntabel, dan berintegritas. Hal ini diharapkan bisa mendorong pemahaman nan lebih baik terhadap aspek manajemen dan pengelolaan anggaran.

"Tentunya ke depan pemerintah desa bisa memahami aspek administrasi, pengelolaan anggaran dan tanggung jawab norma dalam pemanfaatan Dana Desa agar pelaksanaannya melangkah sesuai ketentuan," ucapnya.

Pendampingan Hukum sebagai Upaya Preventif

Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Buol, Hagai Nalinta, menyoroti pentingnya pendampingan norma untuk memberikan pemahaman izin kepada seluruh perangkat desa. Menurutnya, pendampingan ini merupakan langkah pencegahan terhadap potensi kesalahan dalam pengelolaan biaya desa.

"Pendampingan norma kepada kades adalah upaya preventif sehingga pemerintah desa bisa melaksanakan program pembangunan secara tepat sasaran dan efektif," sebut Hagai.

Dengan adanya pendampingan norma ini, diharapkan seluruh perangkat desa di Kabupaten Buol dapat menjalankan program pembangunan dengan lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus meminimalisir akibat penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara