Pemerintah Tunjuk Koperasi Desa Merah Putih Jadi Penyalur Bansos dan Offtaker Hasil Panen

, JAKARTA, – Pemerintah resmi menunjuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penyalur support sosial (bansos) dan offtaker hasil panen petani. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas nan dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7) malam.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa KDKMP bakal menjadi prasarana pemerintah untuk menyalurkan bansos dan peralatan subsidi. "Koperasi Desa Merah Putih itu adalah prasarana pemerintah untuk menyampaikan barang-barang support sosial, kemudian barang-barang subsidi, semua kelak melalui Koperasi Desa Merah Putih. Tadi sudah diputuskan," kata Zulhas dalam bertemu pers.

Peran Ganda KDKMP

Selain menyalurkan bansos, KDKMP juga berkedudukan sebagai offtaker alias pembeli hasil panen petani. Zulhas menegaskan, ketika nilai komoditas seperti gabah dan jagung berada di bawah nilai nan ditetapkan pemerintah, koperasi bakal bertindak sebagai pembeli. "Dia sebagai offtaker jika nilai seperti gabah, jagung, dan lain-lain di bawah nilai nan sudah ditentukan oleh pemerintah, maka koperasi bisa menjadi pembeli dari produk-produk pertanian," sambungnya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menambahkan, peran KDKMP sebagai offtaker bakal dikolaborasikan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia memastikan KDKMP tidak bakal menggantikan alias bersaing dengan BUMDes, melainkan saling melengkapi dan memperkuat kegunaan masing-masing.

"Para petani sesuai dengan potensi desa masing-masing lantaran jumlah desa banyak sekali, 75.266 dengan beragam potensi nan ada, tentu kelak masing-masing Kopdes bekerja sama dengan BUMDes memastikan semua produk desa itu sesuai dengan potensinya," jelas Yandri.

Keuntungan untuk Desa

Yandri mengungkapkan, ke depan seluruh potensi desa bakal dimaksimalkan melalui KDKMP. Ia menyebut, dari untung nan diperoleh, sebesar 20 persen bakal menjadi pendapatan original desa, sementara 80 persen sisanya bakal kembali kepada rakyat di desa tersebut. Hal ini diharapkan membikin pemerintah desa mempunyai kepentingan langsung terhadap keberhasilan program ini.

Rapat terbatas nan membahas KDKMP dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara. Di antaranya Menko Zulhas, Mendes PDT Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Joko Juliantono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Hadir pula Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta sejumlah pejabat lainnya.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara