Pemerintah Susun Rencana Induk Pascabencana Sumatera, Ini Prioritasnya

Jakarta - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal itu sebagai referensi utama pemulihan hingga tahun 2028.

Tito menegaskan penyusunan rencana induk alias Renduk merupakan langkah penting. Pasalnya, penanganan musibah di tiga wilayah terdampak telah melewati fase darurat dan memasuki tahap transisi menuju pemulihan nan lebih permanen dan terukur.

"Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan kemudian proses ini sedang dalam proses menuju (menjadi) Perpres (Peraturan Presiden), diperkirakan Kita menjadwalkan tiga tahun, timeline-nya sampai dengan 2028 dan ada tahapan tiap tahunnya," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/5/2026).

Hal tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat berbareng Tim Pengarah Satgas PRR.

Tito menambahkan, rencana induk tersebut nantinya bakal menjadi pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga. Langkah ini sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah terdampak musibah hidrometeorologi di Sumatera.

Ia pun menjelaskan pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor strategis nan berangkaian langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi daerah.

Secara rinci, konsentrasi pemulihan meliputi pembangunan prasarana dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta sektor perdagangan, pertanian, pertambakan, hingga pembangunan kediaman tetap (huntap).

"Tadi disampaikan nan diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga krusial agar masyarakat tidak terlalu lama di huntara," ucap Tito.

Lebih lanjut, Tito berambisi percepatan penerapan program pemulihan diharapkan dapat melangkah lebih optimal setelah rencana induk tersebut memperoleh persetujuan Presiden.

Melalui payung kebijakan nan lebih kuat, kata Tito, support anggaran untuk kementerian dan lembaga mengenai juga diharapkan dapat segera disalurkan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.

"Kalau kelak sudah disetujui oleh Bapak Presiden maka ya otomatis speed-nya bakal lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian/lembaga nan menangani," papar Tito.

Tito menekenakan pemerintah menargetkan rencana induk tersebut tidak hanya menjadi pedoman pembangunan bentuk pascabencana, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara berjenjang dan berkepanjangan di tiga provinsi terdampak hingga 2028.

(anl/ega)