Pemerintah Siapkan Anggaran Hadapi El Nino Ekstrem, Presiden Siap Tambah Dana Sesuai Kebutuhan

Ilustrasi(MI/DEVI HARAHAP)

PEMERINTAH menyiapkan anggaran untuk menghadapi ancaman El Nino kuat nan berpotensi memicu kondisi darurat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Pemerintah memastikan support anggaran dapat digunakan sesuai kebutuhan andaikan situasi memburuk.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat akibat El Nino. Besaran anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

“Kalau misalnya tadi disebut El Nino kuat, maka langkah kita juga kudu kuat dari itu,” kata Djamari dalam konvensi pers penanganan karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Senin (10/8).

Djamari mengatakan anggaran penanganan kondisi darurat pada dasarnya selalu tersedia. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi.

“Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa, Pak? Berapapun Presiden bakal mengeluarkan nan diperlukan untuk mengatasi,” ujarnya.

Menurut Djamari, pemerintah belum menetapkan tambahan anggaran dalam jumlah tertentu lantaran kondisi saat ini belum memerlukan pengerahan kekuatan dalam skala besar. Namun, anggaran nan telah disiapkan dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai perkembangan situasi.

“Besarannya bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Sampai sekarang belum perlu kekuatan nan sangat besar,” katanya.

Djamari juga mengatakan pemerintah tidak dapat memprediksi secara pasti jumlah titik api nan bakal muncul. Kondisi tersebut dinilai sangat bergerak sehingga langkah antisipasi kudu dilakukan sejak dini.

“Kalau diduga berapa titik nan bakal muncul, itu enggak bisa dikira-duga. Karena itu cepat,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah berupaya mencegah karhutla berkembang hingga mencapai kondisi darurat. Djamari menyebut enam provinsi nan mempunyai area gambut menjadi wilayah nan perlu mendapat perhatian serius.

Menurut dia, kebakaran gambut kudu dicegah sedini mungkin lantaran api nan sudah masuk ke dalam lapisan gambut susah dipadamkan sepenuhnya.

“Karena gambut begitu terbakar, dipadamkan, belum tentu bisa padam,” kata Djamari.

Untuk mencegah meluasnya karhutla, pemerintah bakal memperkuat patroli serta melakukan penegakan norma terhadap pihak nan melakukan pelanggaran, termasuk pembakaran lahan.

“Bagaimana upaya pencegahannya itu dengan penegakan hukum. Begitu ada pelanggaran-pelanggaran sederhana, menurut saya,” ujarnya.

Djamari juga menyoroti tetap adanya dua provinsi nan mengizinkan pembakaran lahan untuk kepentingan perkebunan dengan langkah tradisional. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dievaluasi andaikan kondisi cuaca semakin berisiko.

“Tadi memang ada dua provinsi nan mengizinkan untuk membakar lahan untuk kepentingan kebun dengan cara-cara tradisional. Tadi sudah bicara juga, bapak gubernurnya siap untuk menjaga itu,” katanya.

Ia apalagi membuka kemungkinan agar praktik tersebut dihentikan sementara demi mencegah karhutla meluas.

“Dalam keadaan seperti itu, jika perlu dihentikan dulu, berakhir dulu, selesai,” tegas Djamari. (H-2)