Pemerintah Siap Intensifkan Koordinasi Stabilkan Rupiah

, JAKARTA, – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap meningkatkan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menstabilkan rupiah nan melemah, dengan menekankan bahwa intervensi pasar langsung tetap menjadi tanggung jawab bank sentral.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat berbincang kepada wartawan di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu (3/6). Ia menegaskan perannya dengan menghormati Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas utama nan bertanggung jawab atas nilai tukar.

“Menjaga nilai tukar adalah yurisdiksi bank sentral. Biarkan mereka nan melakukannya terlebih dahulu,” ujar Purbaya. “Kami bakal mengadakan pertemuan rutin seperti biasa. Namun, jika kami memandang bahwa koordinasi intensif diperlukan untuk memperbaiki nilai tukar, kami bakal melakukannya,” tambahnya.

Pernyataan ini muncul setelah rupiah ditutup turun 127,5 poin alias 0,71 persen, menjadi Rp17.966 per dolar AS pada Rabu sore.

Meskipun terjadi penurunan, Purbaya mengaitkan depresiasi rupiah baru-baru ini dengan sentimen pasar nan bergolak dan rumor spekulatif, bukan lantaran lemahnya fondasi ekonomi nasional.

Secara khusus, Menteri Keuangan menepis laporan nan menyebut bahwa dia memerintahkan bank komersial untuk melakukan uji ketahanan dengan mensimulasikan skenario di mana rupiah melewati periode psikologis Rp18.000 per dolar AS.

“Jika kita lihat, pelemahan ini tiba-tiba terjadi dalam satu alias dua hari terakhir, disebabkan oleh beragam rumor di pasar,” jelas Purbaya. “Ada nan mengatakan saya memerintahkan bank untuk melakukan uji ketahanan jika melampaui Rp18.000, meskipun saya sudah mendengar rumor serupa sebelumnya. Jadi, banyak rumor di pasar menciptakan sentimen negatif terhadap rupiah,” katanya.

Beralih dari perubahan pasar jangka pendek, dia menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bakal tetap konsentrasi memperkuat fondasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan.

“Agar ekonomi terus tumbuh lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Karena pada akhirnya, kami percaya rupiah bakal ditentukan oleh fondasi ekonominya. Itu konsentrasi saya,” tambahnya.

Sementara itu, Bank Indonesia menegaskan tekadnya untuk membangun sinergi nan lebih kuat dengan pemerintah dan menggunakan langkah-langkah struktural untuk melindungi rupiah. Sebagai bagian dari strategi pertahanannya, BI memberlakukan pemisah ketat untuk pembelian kurs asing efektif 2 Juni 2026.

Di bawah patokan baru ini, pembelian mata duit asing terhadap rupiah nan tidak mempunyai aset dasar—seperti tagihan untuk impor alias jasa utang—dibatasi hingga US$25.000 per transaksi per bulan.

Kebijakan ini bermaksud untuk mengekang perdagangan spekulatif nan memperburuk volatilitas.

Selain itu, bank sentral memperluas skema Transaksi Mata Uang Lokal (LCT). Dengan mempromosikan penggunaan mata duit lokal dalam perjanjian perdagangan bilateral, BI bermaksud untuk secara sistematis mengurangi ketergantungan Indonesia pada dolar AS dan melindungi ekonomi domestik dari guncangan dunia eksternal.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara