Pemerintah Pertegas Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar, Ini Aturan Terkait Kearifan Lokalamp;nbsp;

Pemerintah Pertegas Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar, Ini Aturan Terkait Kearifan Lokal (Foto: BNPB)

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di tengah kebakaran rimba dan lahan nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Inpres tersebut mengarahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah untuk mengambil langkah terkoordinasi dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran rimba dan/atau lahan. Kebijakan itu menekankan tiga perihal utama.

Pertama, mempertegas larangan pembukaan lahan dengan langkah membakar serta larangan melakukan pembakaran rimba dan/atau lahan.

Kedua, memastikan tidak diterbitkan alias diberlakukannya kebijakan, produk norma daerah, keputusan tata upaya negara, perizinan, persetujuan, maupun diskresi pejabat pemerintah pusat dan wilayah nan memberikan izin alias dapat ditafsirkan sebagai legalisasi pembakaran rimba dan/atau lahan nan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nan lebih tinggi.

Ketiga, memastikan pengecualian terhadap larangan pembakaran rimba dan/atau lahan berbasis kearifan lokal dilaksanakan secara ketat dan proporsional. Pengecualian tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran umum untuk membuka lahan dengan langkah membakar.

Penerapan kearifan lokal hanya dapat dilakukan setelah kondisi dinyatakan aman, ialah setelah masa tanggap darurat, siaga darurat, dan transisi darurat dinyatakan selesai oleh kepala daerah.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menilai publikasi Inpres tersebut dapat menjadi landasan untuk menyamakan langkah beragam pihak dalam mencegah dan mengendalikan karhutla.

“Pada masa kritis menghadapi El Nino, kebijakan pemerintah nan mempertegas larangan pembukaan lahan dengan langkah membakar, termasuk pengaturan ketat terhadap pembakaran berbasis kearifan lokal, menjadi prakondisi krusial untuk memastikan kesamaan langkah seluruh pihak dalam pencegahan dan pengendalian karhutla,” kata Soewarso, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).