Pemerintah Percepat Sinkronisasi Data, Penyaluran Bansos Dipastikan Tepat Sasaran

Pemerintah mempercepat sinkronisasi info lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar penyaluran support semakin jeli dan tepat sasaran.(Dok: KPM Kemkomdigi)

PEMERINTAH mempercepat proses sinkronisasi info lintas kementerian dan lembaga melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital demi mengatasi persoalan penyaluran support sosial (bansos) nan kerap tidak tepat sasaran.

Kemajuan penerapan sistem itu ditinjau langsung oleh Badan Komunikasi Pemerintah berbareng Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) saat mengunjungi letak uji coba Portal Perlinsos Digital di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). 

Dalam perbincangan berbareng pemerintah wilayah dan warga, rombongan memandang langsung sistem verifikasi info penerima support nan sekarang terhubung secara otomatis antar-basis info pemerintah.

Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi Aris Kurniawan menjelaskan, Portal Perlinsos Digital memanfaatkan keterhubungan info lintas kementerian dan lembaga sehingga penentuan penerima support tidak lagi hanya mengandalkan satu sumber data. Informasi kependudukan, status pekerjaan, kepemilikan aset, hingga penggunaan listrik dapat diverifikasi secara otomatis untuk menghasilkan info nan lebih akurat.

“Tujuannya sederhana, ialah memastikan support betul-betul diterima masyarakat nan berhak. Dengan info nan semakin terintegrasi, potensi salah sasaran bisa terus ditekan,” ujar Aris.

Dalam implementasinya, Kemkomdigi menyediakan Pusat Data Nasional (PDN) dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai prasarana nan memungkinkan pertukaran info antarkementerian dan lembaga berjalan secara kondusif dan real time.

Sinkronisasi info tersebut memberikan faedah langsung bagi masyarakat. Proses verifikasi calon penerima support menjadi lebih sigap dan objektif, potensi info dobel dapat ditekan, sementara penduduk nan mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat lebih mudah teridentifikasi sehingga support sosial semakin tepat sasaran.

Pemerintah juga tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memperbaiki info andaikan ditemukan ketidaksesuaian melalui sistem sanggah. Seluruh pertukaran info dilakukan berasas persetujuan (consent) masyarakat sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan dilindungi dengan teknologi enkripsi melalui jasa Cryptography as a Service milik Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Hingga saat ini, uji coba Portal Perlinsos Digital telah dilaksanakan di 43 kabupaten/kota. Surabaya menjadi wilayah dengan capaian pendataan tertinggi, mencapai 99,82 persen. Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan kuatnya kerjasama pemerintah wilayah dan masyarakat dalam memastikan info penerima support semakin jeli sebelum sistem diterapkan secara nasional.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat dalam mendukung uji coba Perlinsos Digital. Menurutnya, pengalaman Surabaya menunjukkan bahwa sinkronisasi info bukan sekadar pembaruan teknologi, tetapi langkah nyata memperbaiki kualitas pelayanan publik.

“Yang sedang dibangun pemerintah bukan hanya sistem digital, tetapi kepercayaan publik. Ketika info semakin akurat, support bisa lebih tepat sasaran, pelayanan menjadi lebih cepat, dan masyarakat memperoleh haknya dengan lebih adil,” ujar Qodari.

Ke depan, interoperabilitas info nan dikembangkan melalui Portal Perlinsos Digital diharapkan tidak hanya memperkuat penyaluran support sosial, tetapi juga menjadi fondasi bagi beragam jasa publik digital nan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(RO/P-4)