Pemerintah Pastikan Pasokan Energi Aman dan Terjangkau

, JAKARTA, – Pemerintah Indonesia menjamin kesiapan dan keterjangkauan pasokan daya bagi masyarakat, sembari berupaya mengurangi ketergantungan impor dengan meningkatkan kapabilitas kilang domestik. Langkah ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah siniar di Jakarta, Selasa.

Menurut Bahlil, ketahanan energi tidak hanya berangkaian dengan pasokan, tetapi juga mengenai dengan kedaulatan dan keberlanjutan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya memastikan daya tetap tersedia dan terjangkau. Sebagai bagian dari upaya memperkuat daya domestik, pemerintah mengembangkan substitusi LPG melalui hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME).

Upaya ini diharapkan bakal mengurangi ketergantungan impor secara bertahap, meskipun memerlukan waktu dan investasi nan signifikan. Bahlil mengungkapkan keberhasilan pemerintah, seperti peningkatan kapabilitas kilang domestik termasuk di Balikpapan, serta penerapan program biodiesel, nan telah sukses menghentikan impor solar.

Namun, tantangan tetap ada pada komoditas bensin dan LPG nan tetap berjuntai pada pasar global. Bahlil menambahkan, pemerintah terus memperkuat langkah strategis untuk menjaga pasokan daya dan melindungi daya beli masyarakat.

Saat ini, Indonesia memerlukan sekitar 1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik baru mencapai sekitar 605 ribu barel per hari. Kondisi ini membikin Indonesia tetap berjuntai pada impor nyaris satu juta barel per hari, dengan sekitar 20–25 persen melewati Selat Hormuz, jalur vital nan sekarang terdampak ketegangan geopolitik.

Target Kebijakan B50 Tahun 2026

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penerapan campuran kelapa sawit sebesar 50 persen terhadap bahan bakar seperti solar pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam forum upaya Indonesia-Jepang di Tokyo. Menurut Prabowo, langkah ini bakal menempatkan Indonesia pada posisi lebih kondusif menghadapi ketidakpastian pasokan daya global.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia bakal memberlakukan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun. Airlangga menegaskan bahwa Pertamina sudah siap mengimplementasikan kebijakan tersebut, nan berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara