Antisipasi Polemik Domisili, Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Data SPMB 2026

Anggota Ombudsman Provinsi Gorontalo berbincang dengan pembimbing di ruangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 3, Kota Gorontalo, Gorontalo, Jumat (23/5/2025).(ANTARA/Adiwinata Solihin.)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Surabaya memperketat pengawasan info kependudukan dalam penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027, baik untuk tingkat SMP maupun SMA.

“Pemkot Surabaya terus memperkuat sinergi info kependudukan dengan sistem SPMB maupun aplikasi Dispendik melalui integrasi dengan aplikasi Cek In Warga untuk memastikan proses penerimaan peserta didik melangkah objektif, transparan, dan sesuai domisili sebenarnya,” kata   Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad di Surabaya, Sabtu (6/6).

Menurutnya, sistem SPMB telah terhubung dengan info Cek In Warga sehingga pemerintah dapat memastikan alamat nan tercantum dalam arsip kependudukan, betul-betul menjadi tempat tinggal peserta didik nan bersangkutan.

“Apabila terdapat perpindahan KK nan hanya dilakukan untuk kepentingan sekolah, namun pada faktanya nan berkepentingan tidak tinggal di alamat tersebut, maka permohonan maupun proses administrasinya dapat tidak dilayani sesuai ketentuan nan berlaku,” tegasnya.

Disdukcapil mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan tanggal cetak KK sebagai referensi utama dalam menentukan lama domisili seseorang.
Untuk memastikan keabsahan riwayat domisili, masyarakat nan memerlukan penjelasan info kependudukan dalam proses SPMB dapat mengusulkan surat keterangan resmi kepada Disdukcapil.

“Dalam penyelenggaraan SPMB, masyarakat juga perlu memahami bahwa tanggal cetak KK tidak dapat dijadikan referensi sejak kapan seseorang tinggal di suatu alamat. Karena itu, andaikan diperlukan penjelasan mengenai riwayat domisili untuk kepentingan SPMB, masyarakat dapat mengusulkan surat keterangan resmi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,” terangnya.

“Kami berambisi seluruh masyarakat dapat mengikuti proses manajemen kependudukan dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya, demi menjaga keadilan bersama, khususnya dalam penyelenggaraan SPMB di Kota Surabaya,” katanya.(H-2)