Pemerintah Mau Tutup Program Studi tak Relevan, Pakar Soroti Risiko

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Sekjen Badri Munir Sukoco menyatakan kebijakan ini memerlukan support bersama, termasuk dari kampus. Ia berambisi ada "kerelaan" dari perguruan tinggi jika prodi nan dimiliki kudu ditutup demi penyesuaian dengan kebutuhan masa depan.

"Jadi ini menurut kami di kementerian perlu kebijakan bersama. Kami berambisi juga support teman-teman dari PTPK tentunya bapak rektor nan ada di sini semuanya, (supaya) ada kerelaan," kata Badri di Simposium Nasional Kependudukan 2026 dikutip dari siaran ulang YouTube Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN.

Kendati begitu, rencana ini langsung menuai sorotan dari kalangan pemerhati pendidikan. Praktisi pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji menilai, penyesuaian antara bumi kampus dan kebutuhan industri memang tidak terelakkan, apalagi di tengah disrupsi pekerjaan global.

Ia merujuk pada beragam studi internasional nan menunjukkan perubahan besar di pasar tenaga kerja, di mana banyak jenis pekerjaan lenyap dan digantikan oleh teknologi. Meski begitu, Indra mempertanyakan dasar kebijakan penutupan prodi tersebut. Ia menilai hingga saat ini belum terlihat adanya kriteria nan transparan mengenai prodi mana nan dianggap layak ditutup.

"Apakah ada kajian akademis nan terbuka untuk menentukan prodi nan kudu ditutup?," ujarnya mengutip detikedu, Senin (27/4/2026).

Jika tidak mempunyai dasar nan jelas, dia cemas keputusan ini justru ditentukan oleh pertimbangan birokrasi jangka pendek, bukan kebutuhan jangka panjang. Selain itu, Indra juga menyoroti potensi munculnya persaingan tidak sehat antar kampus, terutama dalam memperebutkan mahasiswa baru jika jumlah prodi semakin terbatas.

Ia mengingatkan pentingnya keberadaan peta jalan talenta menuju 2045 sebagai referensi utama. Tanpa arah nan jelas, kata ia, kebijakan penutupan prodi bisa menjadi langkah nan prematur.

"Menutup prodi tanpa tahu industri apa nan bakal dibangun ke depan itu seperti menebang pohon tanpa rencana menanam kembali," katanya.

Indra juga menyoroti persoalan klasik antara supply and demand lulusan. Ia mencontohkan bagian seperti biologi maritim nan sebenarnya potensial di Indonesia, namun minim serapan lantaran ekosistem industrinya belum berkembang.

Indra bilang, banyak prodi menjadi tidak relevan bukan lantaran ilmunya tidak penting, melainkan lantaran industri pendukungnya belum dibangun secara serius. Di sisi lain, dia mengingatkan agar perguruan tinggi tidak dipersepsikan semata sebagai pencetak tenaga kerja.

"Kampus bukan pabrik buruh, tetapi tempat pengembangan pengetahuan pengetahuan dan inovasi," tegasnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk lebih konsentrasi pada reformasi kurikulum nan sesuai dengan konsep Society 5.0, di mana teknologi berkedudukan sebagai alat, sementara manusia menjadi pusat inovasi.

Artikel selengkapnya >>> Klik di sini