Pemerintah Genjot Pemerataan di Wilayah 3T, Tambah BBM Satu Harga

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemerataan akses daya bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Salah satunya dengan membahas usulan penambahan letak tertentu dalam program BBM Satu Harga. Tujuan Program BBM Satu Harga adalah menjamin kesiapan dan kesetaraan nilai BBM di wilayah 3T serta perbatasan.

Realisasi program BBM Satu Harga pada periode tahun 2017-2024 telah mencapai 583 letak Lembaga Penyalur. Selanjutnya, sasaran realisasi program BBM Satu Harga pada periode tahun 2025-2029, direncanakan mencapai 226 letak Lembaga Penyalur.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas nan dalam perihal ini diwakili oleh Diyan Wahyudi selaku Koordinator Harga Bahan Bakar Migas menyampaikan bahwa pemerintah memahami urgensi kebutuhan masyarakat terhadap kesiapan daya dan bakal melakukan pertimbangan terhadap usulan nan disampaikan, khusunya pemerintah Kabupaten Kupang.

"Kami sudah menangkap apa nan menjadi kebutuhan dan usulan dari Pemerintah Kabupaten Kupang. Selanjutnya bakal kami pertimbangan secara internal berbareng para pemangku kepentingan mengenai untuk menentukan langkah nan paling tepat dalam meningkatkan pelayanan daya kepada masyarakat," jelas Diyan.

Dalam obrolan juga dibahas sejumlah pengganti penyaluran BBM, termasuk pemanfaatan moda transportasi nan lebih sesuai dengan kondisi wilayah setempat. Mengingat karakter geografis Kabupaten Kupang nan terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan, skema pengedaran multimoda dinilai menjadi salah satu opsi nan dapat dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi.

Selain itu, juga membahas keterkaitan program penyediaan BBM dengan support prasarana dasar lainnya, seperti akses jalan dan sarana transportasi nan menjadi aspek krusial dalam menjamin kelancaran pengedaran daya ke wilayah terpencil. Penyelesaian tantangan akses daya dinilai memerlukan kerjasama lintas sektor dan support dari beragam pemangku kepentingan.

"Melalui pertemuan ini, Ditjen Migas bakal terus berupaya mengawal pemerataan akses daya bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)," tutup Diyan.

Bupati Kabupaten Kupang Yosef Lede menyampaikan kondisi beberapa wilayah khususnya di area pesisir dan kepulauan, nan tetap menghadapi hambatan akses terhadap BBM akibat keterbatasan prasarana transportasi dan distribusi.

Kondisi geografis nan menantang menyebabkan masyarakat kudu menempuh perjalanan nan panjang untuk memperoleh BBM, apalagi dalam beberapa kondisi mengalami kelangkaan pasokan.

"Kabupaten Kupang mempunyai karakter wilayah 3T, kepulauan, dan perbatasan dengan Timor Leste sehingga pengedaran BBM tetap menghadapi beragam kendala. Kondisi tersebut menyebabkan kelangkaan BBM nan berakibat pada aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perikanan," ujar Yosef dikutip dari keterangan tertulis, Senin (15/6/2026).

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]