Pemerintah Fokuskan KB untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah Demi Turunkan Stunting

, JAKARTA, – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) memprioritaskan jasa family berencana (KB) bagi rumah tangga nan berada dalam empat desil pendapatan terbawah. Langkah ini bermaksud untuk mengurangi kebutuhan kontrasepsi nan belum terpenuhi sekaligus mendukung upaya penurunan nomor stunting di Indonesia.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, menegaskan bahwa sasaran prioritas ini mencakup family dari kategori sangat miskin hingga mereka nan rentan terhadap kemiskinan. Kelompok-kelompok tersebut dinilai memerlukan support pemerintah nan lebih besar.

Dalam rapat berbareng Komisi IX DPR RI pada Rabu, Wihaji menyampaikan bahwa jumlah pengguna metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) terus menunjukkan peningkatan. Perluasan penggunaan kontrasepsi jangka panjang ini merupakan bagian dari upaya memperkuat jasa KB nan berkepanjangan dan berbobot tinggi.

Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting

Untuk mempercepat penurunan stunting, Wihaji menekankan pentingnya penguatan kerjasama lintas sektor. Koordinasi nan solid antara Tim Pendamping Keluarga (TPK), posyandu, puskesmas, dan pemerintah desa dinilai esensial.

Sinergi antar komponen tersebut diperlukan guna menyediakan support family nan komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan terpadu ini diharapkan bisa menjangkau langsung keluarga-keluarga nan memerlukan intervensi.

Wihaji mengungkapkan bahwa parameter pembangunan family dan kependudukan Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Hal ini tercermin dari hasil Sensus Keluarga 2025.

Kementerian sukses memenuhi beberapa sasaran strategis, antara lain Total Fertility Rate (TFR), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (iBangga), Indeks Ketahanan Keluarga (IKK), dan Indeks Kesadaran Isu Kependudukan (IKIK).

Capaian tersebut mencerminkan penguatan upaya pemerintah dalam membangun family berbobot sebagai fondasi modal manusia Indonesia. Di sisi tata kelola, kementerian melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai 98,71 persen dengan laporan finansial nan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan finansial kementerian tersebut. Rapat parlemen hari itu juga meninjau program prioritas kementerian, termasuk inisiatif penurunan stunting dan pengendalian penduduk.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara