Pemerintah Diminta Jaga Stabilitas Harga Pangan di Tengah Krisis Global

Ilustrasi(MI/Kristiadi)

PENGURUS Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) periode 2025–2027 mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan terukur dalam memulihkan kondisi ekonomi nasional. GMKI mengingatkan agar pemerintah tidak terlena dengan nomor pertumbuhan ekonomi makro di atas kertas, melainkan kudu konsentrasi melindungi daya beli masyarakat di akar rumput dari guncangan krisis global.

Ketua Umum PP GMKI, Prima Surbakti, memaparkan bahwa perekonomian Indonesia memang mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year) pada Triwulan I 2026. Namun, capaian positif tersebut sekarang dibayangi oleh pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan harga pangan, serta ketidakpastian pasar finansial bumi akibat eskalasi geopolitik global. 

Prima menegaskan, prioritas utama kabinet saat ini semestinya tidak lagi sekadar mempertahankan statistik pertumbuhan, melainkan mengintervensi langsung sektor-sektor nan bergesekan dengan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah dituntut menyelaraskan kebijakan fiskal dan moneter secara garang guna meredam akibat inflasi impor (imported inflation).

“GMKI meminta pemerintah tidak hanya menjaga nomor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan rakyat betul-betul merasakan pemulihan ekonomi. Stabilitas nilai kebutuhan pokok, kesiapan lapangan kerja, perlindungan UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat kudu menjadi prioritas utama,” kata Prima dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6).

Prima juga mendorong Bank Indonesia (BI) untuk konsisten menempatkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai tembok pertahanan utama guna meminimalisasi kepanikan pasar modal domestik.

Selain sektor finansial, organisasi mahasiswa ini turut menyoroti potensi kerawanan sosial. Prima mengingatkan bahwa situasi krisis dunia acapkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai celah memicu polarisasi politik dan bentrok mendatar di tengah masyarakat.

Untuk itu, GMKI merilis lima poin tuntutan moral nan wajib direspons segera oleh penyelenggara negara, ialah memperkuat pemulihan ekonomi nasional lewat program nan berakibat langsung bagi masyarakat miskin, menjamin stabilitas nilai kebutuhan pokok serta memotong rantai pengedaran pangan nan timpang antarwilayah, memperluas kesiapan lapangan kerja baru dan memberikan paket insentif bagi pelaku UMKM lokal, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan suasana investasi tanpa mengorbankan kedaulatan kewenangan rakyat, dan mempererat persatuan nasional dengan menjaga keamanan serta ketertiban di seluruh pelosok Tanah Air.

"Pemerintah kudu datang secara nyata. Jangan biarkan masyarakat menanggung sendiri beban krisis global. Negara kudu memastikan ekonomi pulih, rakyat terlindungi, dan bangsa tetap utuh," pungkas Prima. (E-4)