Pemerintah Bersiap Hadapi Potensi Krisis Iklim dan Pangan

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat bentrok geopolitik, Indonesia tetap kudu bersiap menghadapi krisis suasana dan pangan nan ada di depan mata. Untuk itu, Pemerintah menilai kedaulatan pangan menjadi semakin krusial.

Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Widiastuti menuturkan, perubahan suasana erat kaitannya dengan urgensi menciptakan ketahanan pangan. Sebab, kejadian alam tersebut dapat memicu volatilitas di sektor-sektor mengenai pangan.

"Perubahan suasana nan memang cukup ekstrim, bentrok geopolitik nan belum mereda dan rantai pasok dunia nan memang ada beberapa gangguan ya, mungkin nan sudah ada perbaikan tapi nan beberapa pun tetap dan ini berakibat langsung pada sektor pangan," ujar dia dalam Program Coffee Morning CNBC Indonesia dengan tema Securing Indonesia's Food Sovereignty through Value Chain and Financing Amid Global Disruption di Parle, Senayan, Selasa (28/4/2026).

Menurut Widiastuti, nilai pangan dunia menjadi semakin volatil dalam beberapa waktu terakhir. Beban APBN juga semakin berat menanggung kebutuhan pangan di tengah perubahan harga. Ketergantungan antarnegara juga berpotensi semakin tinggi seiring pengaruh perubahan suasana dan bentrok geopolitik. Dari situ, kedaulatan pangan menjadi semakin krusial untuk segera diwujudkan.

"Ini nan perlu kita tindak lanjuti agar menjadi satu kebutuhan nyata. Karena kita tahu, ketika saat ini nan kita siapkan adalah gimana ketahanan pangan kita. Kemarin sudah ada di tahun 2025 swasembada pangan untuk beras sudah tercapai, tapi ini tidak hanya berakhir di swasembada berasnya saja. Tidak hanya berakhir di 2025 saja dengan kondisi nan ada geopolitik, kemudian suasana nan cukup ekstrim. Ini nan kudu kita sikapi," terang dia.

Sebagai contoh, perubahan suasana telah menciptakan gangguan cuaca nan cukup ekstrim seperti kejadian El Nino Godzilla. Indonesia tentu kudu siap, mengingat gangguan cuaca tersebut bisa mempengaruhi sektor pertanian sebagai penghasil bahan pangan. Terdapat akibat kandas panen jika gangguan cuaca akibat perubahan suasana terus berlangsung.

Dengan demikian, pemerintah menekankan pentingnya penguatan sistem irigasi agar sawah-sawah nan dikelola oleh petani bisa terus dialiri air. Upaya ini pun dilakukan melalui koordinasi antar kementerian/lembaga, termasuk bekerja sama dengan beragam asosiasi mengenai pertanian dan agribisnis serta korporasi seperti PT Pupuk Indonesia.

"Misalkan irigasi ini nan kita lakukan. Pengairan lagi kita proses ini memang lagi kita galakan untuk kita sinkronisasikan mengenai titik-titik irigasi di Indonesia," kata Widiastuti.

Ia juga menekankan, ketahanan pangan semestinya dimaknai sebagai keahlian suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Hal ini telah dibuktikan ketika Indonesia bisa mencapai swasembada beras pada 2025, lantaran tidak ada impor beras sepanjang tahun lalu. Capaian tersebut sebaiknya tidak berakhir sampai di situ, mengingat pemerintah memasang sasaran kedaulatan pangan pada 2029.

"Dan nan gak kalah pentingnya adalah Presiden menetapkan 2045 adalah Indonesia Emas. Jadi proses tetap kudu kita lakukan bersama. Koordinasi dan kerja sama sangat-sangat dibutuhkan," pungkas Widiastuti.

(bul/bul)

Add