1 hari yang lalu
Pemerintah memberikan keleluasaan bagi pemerintah wilayah (pemda) terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias sekolah secara daring (online) bagi para siswa.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menyatakan opsi belajar dari rumah tersebut dapat diambil jika tingkat polusi partikel debu vulkanik di wilayah berkepentingan telah memasuki kategori membahayakan kesehatan anak sekolah.
Qodari menjelaskan sistem ini merujuk pada pola mitigasi sektor pendidikan saat terjadi krisis polusi udara akibat kebakaran rimba dan lahan (karhutla) beberapa waktu lalu.
“Berdasarkan pengalaman di tempat nan lain, misalnya kebakaran rimba dan lahan di Kalimantan maupun di Sumatra mengenai dengan pendidikan, itu nan sudah-sudah didasarkan kepada tingkat polusi ya,” ujar Qodari dalam konvensi pers secara daring, Minggu (6/9).
Keputusan pengalihan aktivitas belajar mengajar (KBM) dari tatap muka ke sistem daring diserahkan langsung kepada pertimbangan kondisi udara masing-masing pemda.
“Indikator polusi nan terjadi pada masing-masing lokasi, dan andaikan memang sampai pada kriteria nan sudah berbahaya, maka diberikan ruang alias kesempatan kepada pemerintah wilayah nan berkepentingan untuk melakukan pendidikan jarak jauh alias pembelajaran online,” kata Qodari.
Guna memastikan keseragaman kebijakan dan pendataan akibat di wilayah lingkar Selat Sunda hingga Jabodetabek, Bakom saat ini tengah menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Dalam Negeri.
“Kami dari Badan Komunikasi sedang menyiapkan press conference berikutnya mengenai dengan pertanyaan nan barusan disampaikan nan ditujukan untuk Kementerian Pendidikan. Kami juga bakal berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan pembaruan dari setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota nan terdampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau,” pungkasnya.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·