Pemerintah Bagi-Bagi Dana Hijau Rp5 Miliar per Proyek, Ini Syaratnya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan kembali membuka pendanaan penemuan hijau melalui skema Innovation and Technology Fund (ITF). Kali ini, alokasi anggaran nan disiapkan mencapai 200 ribu poundsterling alias sekitar Rp 5 miliar per proposal nan disetujui.

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan Joko Tri Haryanto menjelaskan pembukaan tahap kedua dilakukan setelah tingginya minat masyarakat pada seleksi tahap pertama.

Adapun Call for Proposal tahap kedua telah dibuka sejak 11 Maret dan bakal berjalan hingga 17 April 2026 mendatang.

"Sudah dibuka kembali nan fase 2. Resmi 11 Maret sampai 17 April untuk mengundang seluruh pihak nan belum berkesempatan di fase 1 mudah-mudahan bisa masuk ke fase 2," Joko dalam Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Antara BPDLH dan Penerima Manfaat Proyek LCDI-ITF, Selasa (14/4/2026).

Sebelumnya, terdapat 283 proposal nan masuk dengan total komitmen biaya mencapai Rp 1,5 triliun pada tahap pertama Call for Proposal ITF. Namun, hanya 4 proyek saja nan disetujui dengan penyaluran biaya sebesar Rp 20,3 miliar.

Secara rinci, BPDLH menyalurkan biaya sebesar Rp 5 miliar untuk pengelolaan limbah Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Rp 4,9 miliar untuk proyek di sektor kelautan dan ekosistem pesisir PT. Venambak Kail Dipantara di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebesar Rp 5 miliar untuk proyek sektor AFOLU PT. Sinar Hijau Ventures di Provinsi Maluku dan Rp 5,3 miliar untuk proyek AFOLU PT Jejak Enviro Teknologi di Provinsi Jawa Barat.

Pada Call for Proposal tahap kedua, ITF hanya bakal konsentrasi pada sektor energi, transportasi, AFOLU, Ekosistem Laut dan Pesisir. Sementara sektor limbah ditiadakan.

Tak hanya itu, BPDLH juga mengurangi lembaga pengusul menjadi dua kategori saha. Yakn organisasi masyarakat dan badan upaya sementara untuk universitas ditiadakan.

"Kemudian pengusaha proposal hanya organisasi masyarakat dan kemudian provinsi prioritas menjadi provinsi dengan penambahan arsip khususnya untuk teknis persiapan proyek. Karena apakah dari pengalaman sebelumnya ini nan sering kita bisa dapatkan," ujarnya.

Seperti nan diketahui, ITF merupakan inisiatif di bawah Low Carbon Development Initiative (LCDI) Phase 2 hasil kerjasama antara Pemerintah Indonesia melalui BAPPENAS dan Pemerintah Inggris melalui Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) guna mendorong pengembangan upaya inovatif nan mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]