Pembangunan Komplek Legislatif dan Yudikatif di IKN Tetap Prioritas

, NUSANTARA, – Pembangunan komplek Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap menjadi prioritas utama. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa proyek ini ditargetkan selesai pada akhir 2027 hingga awal 2028 sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan ini mencakup beberapa gedung utama lembaga negara serta prasarana pendukung, termasuk jalan penghubung antar-gedung di komplek tersebut. Pada area legislatif, direncanakan pembangunan lima gedung utama seperti Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna bakal menjadi pusat aktivitas dengan kapabilitas hingga 1.579 orang, sementara desainnya tetap dalam proses persetujuan.

Untuk mendukung konektivitas, pembangunan jalan sepanjang 3,7 km sedang disiapkan, dimulai dengan pembersihan lahan. Sementara itu, pembangunan area yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan. Paket pertama mencakup Gedung Mahkamah Agung dan Plaza Keadilan, sedangkan paket kedua meliputi Gedung Mahkamah Konstitusi, area yudisial, dan masjid. Seluruh area ini juga bakal dilengkapi dengan jalan area sepanjang 8 km.

Meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran, Basuki menegaskan bahwa proyek ini tetap berjalan. "Pembangunan komplek lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu,” ujar Basuki saat meninjau letak pembangunan.

Selain itu, penguatan prasarana air terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi, termasuk embung EC-08 dan kolam retensi TR01. Jaringan perpipaan air minum juga tetap dalam proses pekerjaan dan bakal terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara