Pembangunan 533 Huntap di Aceh Dimulai

Tim Monev Khusus Aceh Tengah Satgas PRR meninjau lahan huntap di Huntara Kampung Umang, Kecamatan Linge, Kabupaten Aceh Tengah.(Dok. Satgas PRR)

PEMBANGUNAN 533 hunian tetap (huntap) bagi penduduk terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tengah memasuki tahap penyelenggaraan bentuk setelah proses tender rampung pada pertengahan September lalu. Pemerintah wilayah sekarang mempercepat penyelesaian manajemen dan verifikasi lahan di enam letak pembangunan guna memastikan proyek melangkah tanpa hambatan pertanahan.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tengah, Andalika, mengatakan penyiapan lahan dilakukan secara terpadu berbareng Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pertanahan di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

“Satgas PRR bakal terus melakukan pemantauan dan koordinasi ketat dengan pemerintah wilayah untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat,” kata Ketua Tim Monev Khusus Posko Nasional Satgas PRR, Kolonel Laut Daniel Setiawan, belum lama ini.

Sebanyak 533 huntap tersebut dijadwalkan dibangun Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Pembangunan ini menjadi bagian dari penanganan 4.195 rumah terdampak musibah di Aceh Tengah, termasuk 2.158 rumah nan mengalami kerusakan berat.

Di Kecamatan Linge, sebanyak 180 unit huntap direncanakan tersebar di dua kampung. Rinciannya, 77 unit dibangun di depan area kediaman sementara (huntara) Kampung Penarun dan 103 unit lainnya di area huntara Kampung Umang.

Penempatan huntap di sekitar letak huntara diharapkan mempercepat proses perpindahan penduduk menuju rumah permanen tanpa kudu meninggalkan lingkungan sosial nan selama ini menjadi tempat tinggal mereka.

Selain menyiapkan hunian, pemerintah juga mempercepat pemulihan prasarana penghubung di Kecamatan Linge.

Tim Monev Khusus Posko Nasional Satgas PRR nan dipimpin Daniel Setiawan telah meninjau pekerjaan Jembatan Lenang pada jalur Takengon-Blangkejeren. Pekerjaan tersebut ditangani Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh.

Jembatan Lenang menjadi salah satu prasarana nan mendapat perhatian dalam pemulihan akses transportasi pascabencana, khususnya pada ruas Simpang Uning-Uwaq nan berkedudukan krusial bagi mobilitas masyarakat dan pengedaran kebutuhan antarkawasan.

Tim juga meninjau pembangunan tanggul buis beton di Kampung Kemerleng nan dikerjakan Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Infrastruktur ini disiapkan untuk mengendalikan aliran air sekaligus melindungi jalan dan permukiman dari potensi kerusakan ketika debit sungai meningkat.

Pemulihan akses jalan, jembatan, dan pengendalian aliran air menjadi bagian dari upaya memastikan area huntap tidak hanya menyediakan tempat tinggal permanen, tetapi juga didukung konektivitas dan perlindungan prasarana bagi aktivitas masyarakat. (Z-10)