Pemadaman Listrik Berlanjut, LBH Buka Posko Pengaduan Masyarakat

LBH Borneo Nusantara membuka Posko Pengaduan Pemadaman Listrik bagi masyarakat nan merasa dirugikan.(MI/Denny Susanto)

KRISIS daya nan berkapak pada pemadaman aliran listrik di Provinsi Kalimantan Selatan sejak beberapa waktu terakhir tetap berlanjut. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Nusantara membuka Posko Pengaduan Pemadaman Listrik bagi masyarakat nan dirugikan.

Pembukaan Posko Pengaduan ini sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pendampingan, perlindungan, dan support norma kepada masyarakat nan mengalami kerugian akibat pemadaman listrik di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. "Pembukaan Posko Pengaduan bermaksud menghimpun data, fakta, bukti, dan beragam corak kerugian nan dialami masyarakat sebagai dasar pemberian support norma serta penentuan langkah norma nan tepat," ungkap Pimpinan LBH Borneo Nusantara, Muhamad Pazri. 

Hal ini juga bakal menjadi dasar penyusunan kajian hukum, penyampaian keberatan kepada pihak terkait, penyelenggaraan mediasi, hingga pengajuan upaya norma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan andaikan diperlukan. Pemadaman listrik nan terjadi di beragam wilayah telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengguna rumah tangga, tetapi juga pelaku UMKM, pelaku usaha, hingga badan upaya nan aktivitasnya berjuntai pada pasokan tenaga listrik.

Posko pengaduan tersebar di sejumlah wilayah antara lain Kota Banjarmasin, Kota Banjabaru hingga Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Termasuk melalui media sosial LBH Borneo Nusantara.

Sebelumnya, pihak PLN melalui General Manager, PT PLN Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Iwan Soelistijono memastikan aliran listrik dalam keadaan “siaga” mulai 3 Juli 2026.

“Pengertian siaga bukan berfaedah normal, tapi tak ada pemadaman bergilir lagi sejauh tidak ada gangguan mendadak,” ungkap Iwan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Kamis (2/7).

Di tengah tindakan protes masyarakat PLN mengumumkan terjadinya kerusakan mesin pada PLTGU Bangkanai, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Kondisi ini berkapak pada pemadaman aliran listrik di tiga provinsi di Kalimantan ialah Kalsel, Kalteng dan Kaltim.

Iwan berharap, meski tetap sedang dalam perbaikan teknis pembangkit, tidak ada lagi pemadaman bergilir, terutama di wilayah Kalsel. “Perbaikan pembangkit PLTGU diperkirakan rampung September mendatang. Namun kita berharap, semoga bisa lebih cepat,” ujarnya.

Kepala Dinas ESDM Kalsel, Endarto, mengatakan pihaknya juga mendesak PLN untuk segera mengatasi kondisi krisis daya listrik di wilayah tersebut. "Listrik ini sangat vital bagi kehidupan masyarakat, sudah saatnya kita mengembangkan sumber daya baru terbarukan untuk menuju swasembada energi," tutur Endarto, Minggu (5/7).

Pada bagian lain, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA), Priyadi menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga keamanan stok batubara nasional sesuai DMO ditetapkan. "Semua personil APBI berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri," kata Priyadi menjawab tudingan para pengusaha lebih mengutamakan ekspor batubara lantaran argumen ekonomi. (E-2)