Persetujuan Anggaran Pascabencana Sumatera Perlu Dipercepat

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan persetujuan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) PRR Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian mengatakan, percepatan persetujuan anggaran penting, agar beragam persoalan di wilayah terdampak segera ditangani oleh kementerian/lembaga terkait.

"Ada empat nan menurut saya super prioritas, nan minta dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin, lantaran dari K/L-K/L itu, kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," kata Tito, usai berjumpa dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/7/2026).

Tito menjelaskan, rehab-rekon pascabencana Sumatera telah mempunyai rencana induk dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 100,1 triliun hingga 2028. Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan tambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun langsung kepada pemerintah wilayah (Pemda) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat untuk mempercepat pemulihan prasarana dan jasa publik.

Sementara itu, pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp 39 triliun untuk 32 kementerian/lembaga nan tergabung dalam Satgas. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun telah disalurkan kepada tujuh kementerian/lembaga.

Ketujuh lembaga tersebut meliputi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan.