Pemadaman Karhutla di Kalimantan dan Bromo Membutuhkan Koordinasi Lintas Lembaga

Petugas berjaga di jalur wisata pasca kebakaran di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Senin (10/8/2026).(Antara)

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah telah melakukan koordinasi lintas lembaga secara intensif untuk memadamkan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah ini diambil guna memastikan api tidak meluas dan akibat jelek terhadap masyarakat dapat diminimalisasi.

Dalam keterangan pers usai rapat di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/8), Prasetyo mengungkapkan bahwa titik api terpantau cukup banyak di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Selain itu, kebakaran besar juga dilaporkan terjadi di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pangdam, Kapolda, Menhut serta jejeran kepala Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru untuk terus melakukan upaya sekeras-kerasnya untuk sesegera mungkin melakukan proses pemadaman," ujar Prasetyo.

Pemerintah juga telah menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk merancang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Meski OMC tidak dapat dilakukan di seluruh titik api, pemerintah memastikan pemantauan berkala tetap berjalan. Selain itu, alutsista pendukung seperti helikopter water bombing dan pesawat unik telah dikerahkan sesuai petunjuk Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo turut mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah kondisi cuaca nan sangat kering. Ia meminta penduduk menghindari aktivitas nan berpotensi menimbulkan percikan api nan tidak terkendali guna mencegah kebakaran lebih lanjut.

Senada dengan perihal tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Presiden telah menginstruksikan seluruh jejeran untuk melindungi penduduk dari ancaman karhutla. Ia menekankan bahwa negara kudu datang untuk mencegah akibat jelek karhutla, mulai dari gangguan kesehatan (ISPA), terhentinya aktivitas ekonomi, hingga gangguan operasional bandara.

"Perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto jelas, pemerintah siap melindungi penduduk negara kita dari ancaman kebakaran rimba dan lahan. Negara datang untuk mencegah kebakaran hutan," tegas Raja Juli Antoni.

Menhut optimistis nomor karhutla tahun ini dapat ditekan lebih rendah dibandingkan tahun 2023, meskipun tantangan perubahan suasana dan kejadian El Nino diperkirakan datang lebih cepat. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga akibat lingkungan dan sosial tetap berada pada level minimal. (Ant/I-1)