PDIP Tolak Ide RUU Pemilu Jadi Usul Inisiatif Pemerintah: Ini Nyawa Parpol

Jakarta - Kapoksi PDIP Komisi II DPR sekaligus Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menolak usulan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Menurutnya, langkah tersebut tidak tepat.

"Yang berkepentingan terhadap pemilu itu partai politik sebagai peserta pemilu. Menyerahkan inisiatif RUU Pemilu kepada pemerintah sama saja dengan menyerahkan 'nyawa' partai politik dan kerakyatan kepada kekuasaan," kata Deddy kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Deddy mengatakan perbedaan pandangan dalam politik merupakan perihal wajar. Menurutnya, dinamika, perdebatan, hingga pergulatan justru menjadi bagian krusial dalam demokrasi.

"Dalam politik pasti ada perbedaan, perdebatan, pergumulan dan pada akhirnya konsensus. Perbedaan pasti ada dan apalagi perbedaan itulah nan melahirkan partai politik, pemilu dan demokrasi," katanya.

"Dalam family saja bisa ada perbedaan dan 'pergulatan' apalagi dalam politik? Kalau takut perbedaan dan pergulatan ya nggak usah berpolitik alias bikin partai politik. Masa filosofi begini saja gak ngerti?" sambungnya.

Deddy menegaskan tak sepakat jika revisi UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Menurutnya, RUU Pemilu merupakan UU vital bagi partai politik.

"Saya tidak setuju jika UU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah lantaran paket UU ini menyangkut nyawa dari partai politik, pemilu dan demokrasi. Usulan ini asing karena banyak UU teknis justru dijadikan inisiatif DPR. Tetapi UU nan vital bagi DPR malah diusulkan jadi inisiatif pemerintah. Ada apa?" tuturnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Saleh Daulay mengatakan saat ini, pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu tetap terbatas dalam obrolan internal masing-masing partai politik. Saleh mengusulkan agar RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah.

"Seingat saya, RUU Pemilu itu selalu atas inisiatif pemerintah. Kalau memang mau dibahas, untuk nan sekarang pun saya usul untuk diambil oleh pemerintah. Tinggal dibahas lagi di Baleg agar pembahasan bisa segera dimulai," kata Saleh kepada wartawan, Kamis (23/4).

"Kalau didasarkan atas inisiatif pemerintah, pergelutan pikiran dan agenda parpol dapat dihindari di awal pembahasan. Kalaupun ada perbedaan, kelak bakal diakumulasi pada saat pembahasan DIM," ujar Saleh. (amw/gbr)