PDIP soal Universitas RI: Harus Dikaji Mendalam, Jangan Sampai Tumpang Tindih

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendorong pemerintah mengkaji secara matang mengenai pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Menurutnya, agar tidak menimbulkan kontroversi dan tidak tumpang tindih dengan lembaga pendidikan maupun pengembangan kepemimpinan nan sudah ada.

“Ya, seluruh kebijakan-kebijakan strategis pemerintah semestinya melalui kajian nan mendalam agar tidak ada kontroversi di dalamnya. Dalam spiritnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah satu rangkaian di dalam politik pendidikan kita. Sebenarnya jika kita melihat, Indonesia ini kan rumah bagi begitu banyak universitas,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/7).

Menurut Hasto, Indonesia telah mempunyai banyak perguruan tinggi nan semestinya diperkuat sesuai karakter dan kelebihan masing-masing.

Ia mengatakan diferensiasi antarkampus perlu diperjelas agar seluruh perguruan tinggi bergerak dalam irama nan sama.

“Itu nan kudu kita perkuat diferensiasinya satu dengan nan lain, tetapi dalam mobilitas irama nan sama, penguasaan pengetahuan pengetahuan, teknologi, dan juga mendorong riset dan inovasi, teknologi-teknologi tepat guna. Selama ini gap-nya nan ada di situ,” jelas Hasto.

Ia menilai persoalan utama pendidikan Indonesia saat ini bukan semata penambahan lembaga baru, melainkan peningkatan kualitas pendidikan, pembangunan karakter peserta didik, hingga penguatan daya saing sumber daya manusia.

“Nah, sehingga kualitas pendidikan ini nan menjadi persoalan utama dari bangsa Indonesia. Persoalan meningkatkan EQ anak didik kita, tapi juga kemudian emotional intelligence-nya, gimana kita membangun karakternya, itu nan menjadi skala prioritas, daya saing bagi pendidikan kita, pembangunan karakter, penguasaan IPTEK,” ujar dia.

Karena itu, Hasto meminta seluruh kritik terhadap kebijakan pemerintah didengarkan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan.

Ia kemudian menyinggung keberadaan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) nan menurutnya sejak lama telah dipersiapkan sebagai lembaga untuk membentuk kepemimpinan nasional.

“Nah, untuk itu seluruh kritik-kritik nan diberikan terhadap suatu kebijakan itu kudu didengarkan dengan baik. Sehingga dalam konteks meningkatkan leadership Indonesia, Bung Karno sudah mendirikan Lemhannas sebenarnya. Sehingga agar tidak tumpang tindih,” kata Hasto.

“Lemhannas ini merupakan suatu gemblengan nan memadukan pemimpin nasional dan pemimpin dari daerah, baik sipil maupun militer, putra-putri bangsa nan terbaik, agar mempunyai langkah pandang geopolitik di dalam membangun kepemimpinan Indonesia dalam bagian apa pun, termasuk di dalam penguasaan IPTEK. Nah, PDI Perjuangan beranggapan bahwa hal-hal tersebut nan semestinya dikedepankan terlebih dahulu,” sambungnya.

Hasto menyatakan, jangan sampai pembentukan URI bertumpang tindih dengan Lemhannas alias perguruan tinggi negeri (PTN) nan memang telah ada.

“Iya, betul sekali. Karena setiap universitas dalam pandangan Bung Karno itu kan diletakkan dalam koridor strategis. Universitas merupakan City of Intellect. Misalnya Pattimura dan Cenderawasih, itu dibangun untuk membangun kompetensi dalam bagian maritim, sehingga menjadi pusat oseanografi terbesar di Asia,” jelas Hasto.

“Nah, City of Intellect seperti Universitas Pattimura dan Cenderawasih inilah nan kudu kita sorong rohnya untuk dihidupkan kembali, sehingga kompartemen maritim itu dibangun di Indonesia bagian timur,” sambungnya.

Ia menambahkan, konsep tersebut juga bertindak bagi kampus-kampus lain nan mempunyai kekhasan masing-masing.

“Nah, demikian pula IPB, kudu dikembalikan pada seluruh rohnya sebagai City of Intellect di dalam membangun kedaulatan pangan kita, riset-riset pangan kita kudu dikembangkan di situ. Ini nan kemudian diferensiasi dalam universitas berasas perencanaan koridor strategis ini nan kudu disusun terlebih dulu sebelum mendirikan lembaga-lembaga baru,” jelasnya.

Hasto juga menanggapi kritik publik nan menilai anggaran pendidikan lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti danasiwa maupun peningkatan kesejahteraan pembimbing dibandingkan membentuk universitas baru.

Menurutnya, bunyi masyarakat kudu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

“Ya, PDI Perjuangan sependapat dengan suara-suara rakyat nan kudu menjadi pedoman dalam kebijakan strategis pemerintah,” kata dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menegaskan kehadiran Universitas Republik Indonesia (URI) tidak bakal mengubah kegunaan Kementerian maupun membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Brian mengatakan peran dan posisi URI bakal dijelaskan lebih rinci oleh ketua universitas tersebut dalam waktu dekat.

“Enggak, kegunaan kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin kelak dalam waktu dekat Pak Gubernur URI bakal lebih menjelaskan lagi gimana peran dan posisinya,” kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7).

Ia memastikan keberadaan URI tidak berfaedah menjadi lembaga nan membawahi seluruh kampus di Indonesia.

“Tapi bukan berfaedah URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu,” tegasnya.