PDIP Menafsir Pidato AHY: Ketidakpuasan hingga Peta Baru Menuju 2029

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nan menyinggung soal kekuasaan berkarakter sementara hingga disebut sebagai sinyal siap menjadi kontender Pilpres 2029. Deddy menilai pernyataan tersebut bisa menjadi pesan politik kepada pemerintahan.

Deddy awalnya mengatakan pernyataan AHY soal kekuasaan nan tidak selamanya bisa dimaknai secara normatif. Namun, menurutnya, konteks pidato politik membikin pernyataan tersebut dapat ditafsirkan lebih jauh.

"Menurut saya pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu nan normatif dan biasa saja. Kalau langkah pandangnya normatif tentu tidak ada nan kudu dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Deddy mengatakan pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun lembaga pemerintahan. Dia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan.

"Dari perspektif pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, lembaga alias lembaga pemerintahan. Kalau ini nan dijadikan perspektif pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan nan dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan alias institusi/lembaga tertentu," ujarnya.

"Tinggal dilihat apakah ada sinyal-sinyal ketidakpuasan alias kekecewaan dari AHY alias partainya terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan saat ini. Saya tidak berani menebak-nebak. Tinggal dicek seberapa sering AHY sebagai Menteri alias Ketua Umum Parpol berkomunikasi alias berinteraksi dengan Presiden," sambungnya.

Namun, Deddy juga memandang pidato AHY bisa dibaca dari perspektif kontestasi politik menuju Pemilu 2029. Dia mengatakan pernyataan tersebut bisa menjadi seruan kepada partai-partai koalisi pemerintahan untuk mulai memikirkan Pemilu 2029.

"Dari perspektif pandang kontestasi politik, bisa saja ditafsirkan bahwa pernyataan itu adalah seruan kepada koalisi partai di pemerintahan untuk mulai memikirkan peta jalan baru menuju Pemilu 2029. Atau, bisa juga diinterpretasikan sebagai pesan unik kepada Presiden agar menghitung AHY/Demokrat dalam kontestasi pemilu nan bakal datang," paparnya.

Meski begitu, Deddy menilai kesempatan AHY untuk maju dalam Pilpres 2029 tetap memerlukan kerja keras. Dia menyinggung hasil sejumlah survei nan belum menunjukkan support kuat terhadap AHY.

"Saat ini kepuasan publik terhadap pemerintah dan Presiden mengalami tren nan menurun. Sangat bisa dipahami jika kemudian AHY/Demokrat menyimpulkan sekarang ini sebagai momentum nan tepat untuk masuk dalam kancah pertarungan politik menuju 2029. Terlebih memandang rilis hasil survei beragam lembaga nan belum menunjukkan support nan kuat kepada AHY dan Demokrat," jelasnya.

"Bagaimana kesempatan AHY saya kurang tahu tetapi jika memandang survei, beliau perlu kerja sangat keras untuk mengejar ketertinggalan. Terutama untuk mengejar ketertinggalan terhadap beragam tokoh nan sudah muncul dalam radar survei seperti KDM dan Prabowo sendiri," lanjut dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan saat ini partainya tak mau terburu-buru membicarakan kontestasi Pilpres 2029. Menurutnya, pemilu tetap cukup jauh.

"Pemilu tetap jauh, kita memilih konsentrasi pada kerja-kerja konkret bagi rakyat dan konsolidasi partai secara berkelanjutan. Menurut kami terlalu pagi untuk bicara kontestasi pilpres alias pemilu saat usia pemerintahan apalagi belum mencapai separuh periode. Kami juga lebih percaya kekuatan kolektif partai dan support akar rumput dari pada sekadar elektabilitas calon," tuturnya.

Golkar Baca Sinyal Gestur AHY

Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menanggapi pernyataan AHY mengenai kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Doli sempat menyoroti gestur AHY dalam pidato politiknya saat aktivitas HUT Demokrat tersebut.

"Secara substansi, apa nan disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan kerakyatan nan kudu terus dijaga, tanggung jawab seluruh lembaga negara, tugas utama pemerintah dan kewenangan serta tanggungjawab penduduk negara," kata Doli kepada wartawan.

Kendati demikian, Doli menyoroti posisi AHY nan berada di koalisi pemerintah. Ia memandang AHY seolah memberi sinyal kuat menjadi pesaing di pilpres mendatang.

"Namun, dilihat dari cari penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi sinyal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam pilpres mendatang," ujar Doli.

"Padahal, kita semua saat ini, sebagai sebuah bangsa, sedang menghadapi tantangan nan luar biasa. Situasi nan dihadapi masyarakat juga tidak mudah. Dan AHY posisinya saat ini adalah bagian dari pemerintah nan semestinya ikut bertanggung jawab atas situasi apa pun nan dihadapi," tambahnya.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat menanggapi pernyataan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia nan menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap menjadi kontender di Pilpres 2029. Demokrat menegaskan pidato AHY mengenai kekuasaan tak berangkaian dengan persiapan menuju Pilpres 2029.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berangkaian dengan kepentingan politik praktis, apalagi mengenai Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbincang mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan angan rakyat," tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat menjelaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan kudu dilihat secara utuh. Menurut dia, AHY menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan mempunyai pemisah waktu.

"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu mempunyai siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujarnya.

Demokrat mengatakan AHY membujuk kadernya untuk meresapi makna keberadaan partai selama seperempat abad ini. Menurut dia, AHY meminta kader melakukan refleksi dan introspeksi diri.

"Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," paparnya.

"Kepada kader Demokrat nan berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," sambungnya.

(amw/gbr)