PBB: 2,4 Juta Pengungsi Butuh Negara Penerima di 2027

Ilustrasi.(Magnific)

BADAN Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) mengeluarkan peringatan serius mengenai krisis kemanusiaan dunia nan kian mendalam. Dalam laporan tahunan Projected Global Resettlement Needs nan dirilis Selasa (16/6), PBB menyatakan bahwa nyaris 2,4 juta pengungsi bakal memerlukan penempatan di negara ketiga (resettlement) pada 2027.

Angka spesifik menunjukkan sebanyak 2,37 juta orang dari 43 negara asal nan sekarang tersebar di 76 negara suaka memerlukan solusi permanen lantaran mereka tidak dapat kembali ke tanah air dan menghadapi akibat besar di negara suaka saat ini.

Krisis Kuota dan Penurunan Drastis

Ironisnya, kebutuhan mendesak ini muncul di tengah tren negara-negara donor nan justru memangkas kuota penerimaan pengungsi mereka. Jackie Keegan, Kepala Layanan Dukungan Perlindungan Lapangan dan Solusi Berkelanjutan UNHCR, menegaskan bahwa ekspansi program resettlement adalah perihal nan mendesak sekaligus dapat dicapai jika ada kemauan politik.

"Peningkatan kuota, keterlibatan lebih banyak negara, dan percepatan pemrosesan bakal memastikan perangkat penyelamat jiwa ini menjangkau lebih banyak mereka nan membutuhkan," ujar Keegan kepada wartawan di Jenewa.

Data menunjukkan penurunan tajam dalam realisasi penempatan. Pada 2025, hanya sekitar 37.000 pengungsi nan sukses diberangkatkan ke negara baru melalui support UNHCR. Angka ini merosot tajam dibandingkan tahun 2024 nan mencapai 116.000 orang.

Kelompok Pengungsi paling Rentan

Laporan tersebut mengidentifikasi pengungsi asal Afghanistan sebagai golongan terbesar nan memerlukan penempatan. Diikuti oleh pengungsi dari Sudan Selatan, Sudan, Suriah, dan etnis Rohingya dari Myanmar nan saat ini mendekam di kamp-kamp raksasa di Bangladesh.

Meskipun nomor 2,4 juta ini turun enam persen dibandingkan laporan tahun lalu, penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan perbaikan situasi. Keegan menjelaskan bahwa penurunan ini sebagian disebabkan oleh kembalinya pengungsi Afghanistan dari Iran dan Pakistan di bawah kondisi nan merugikan.

Selain itu, tumbangnya rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad pada Desember 2024 membuka jalan bagi kepulangan sukarela, nan sedikit mengurangi tekanan pada nomor kebutuhan resettlement global.

UNHCR mendesak organisasi internasional untuk berkomitmen kembali pada perlindungan pengungsi. "Berkomitmen kembali pada perlindungan dan solusi jauh lebih kritis daripada sebelumnya," pungkas Keegan. (AFP/I-2)