Payroll ASN Batal Dipindah ke Himbara, Bank Daerah Bernapas Lega

Pemerintah membatalkan wacana pengalihan pengelolaan penghasilan (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) wilayah ke Himbara. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Pemerintah membatalkan wacana pengalihan pengelolaan penghasilan (payroll) Aparatur Sipil Negara (ASN) wilayah ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keputusan ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD) sekaligus mendukung stabilitas kegunaan intermediasi di daerah.

Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan, pembatalan rencana pengalihan tersebut ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelumnya, wacana itu sempat memicu keresahan dan mendapat penolakan dari Serikat Pekerja BPD serta Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda).

“Terkait pemindahan (payroll) ASN ke Himbara itu kemarin kan wacananya tetap di tingkat rumor ya. Kemudian ada beberapa pertemuan Serikat Pekerja BPD juga menyampaikan juga, ada support juga dari beberapa asosiasi di Asbanda juga,” ujar Wahyu dalam Public Expose Live Bank Jatim, Rabu (9/9/2026).

Wahyu menilai langkah nan diambil Menteri Keuangan Purbaya tersebut sangat tepat. Menurutnya, pemusatan pengelolaan penghasilan ASN ke Himbara berpotensi mencederai semangat desentralisasi dan menghalang percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Dan kemarin sebetulnya pertanyaan ini terjawab sudah. Pak Menteri Purbaya kemarin di Istana menyampaikan bahwa pemindahan payroll ASN ke Himbara ini tidak bakal dilakukan. Karena memang ini adalah sumber likuiditas dari BPD. Sebab jika semua terkonsentrasi sentralisasi ke Himbara, ini aspek desentralisasinya juga tidak bakal tumbuh,” jelas Wahyu.

Wahyu juga menekankan pentingnya peran BPD nan mempunyai jaringan hingga ke pelosok wilayah dalam menyalurkan pembiayaan dan menyediakan jasa finansial secara intensif.

“Daerah ini perlu juga pertumbuhan nan diakselerasi oleh kami BPD-BPD ini, nan mempunyai jaringan-jaringan nan lebih masif dan bisa menjangkau ke titik-titik nan memerlukan kegunaan intermediasi. Makanya kemarin sungguh tepat Pak Menteri Purbaya menyampaikan bahwa ini tidak bakal terjadi, bahwa ASN-ASN ini tetap di pengelolaan dalam BPD seluruh Indonesia,” tegasnya.