Bamsoet Sebut Pembangunan Ketahanan Nasional Perlu Ekonomi yang Kuat

Jakarta -

Anggota DPR RI Fraksi Golkar nan juga Ketua MPR RI ke-15 Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbincang soal pembangunan ketahanan nasional. Ia mengatakan ketahanan tersebut dapat dicapai dengan ekonomi yang kuat.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat memimpin Rapat Pleno Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia di Gedung KADIN Jakarta, Rabu (9/9/26). Ia mengatakan ketahanan nasional hari ini tak cukup diukur dari jumlah pasukan dan persenjataan.

"Indonesia kudu membangun ketahanan nasional sebagai sebuah ekosistem nan utuh. Ketahanan nasional memerlukan ekonomi nan kuat. Ekonomi nan kuat memerlukan keamanan dan kepastian berusaha. Sedangkan negara nan berdaulat memerlukan industri pertahanan nan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Ketiganya merupakan fondasi mewujudkan Indonesia nan kuat, mandiri, dan disegani," ujar Bamsoet dalam rapat tersebut.

Ia menyebut keahlian negara menjaga ekonomi, energi, pangan, teknologi, rantai pasok, data, dan industri strategis di tengah krisis juga bagian dari ketahanan nasional. Ia menilai negara dengan ekonomi rentan bakal kesulitan membiayai modernisasi pertahanan, menjaga kesiapan alutsista, memenuhi kebutuhan logistik, serta mempertahankan industri strategis ketika menghadapi tekanan eksternal.

"Data terbaru menunjukkan perekonomian Indonesia tetap mempunyai fondasi nan relatif kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen dibandingkan periode nan sama tahun sebelumnya. Pada kuartal II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan dengan nilai PDB atas dasar nilai bertindak mencapai Rp 6.552,1 triliun," ujar Bamsoet.

"Di sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp 1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan telah mencapai 49,5 persen dari sasaran investasi nasional 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia," tambahnya.

Waketum Golkar ini mengatakan bumi upaya memerlukan kepastian norma dengan birokrasi nan tak berbelit-belit. Ia menekankan investasi nan dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini, ialah bisa terciptanya lapangan pekerjaan.

"Besarnya investasi memang penting, tetapi pertanyaan strategisnya adalah seberapa besar investasi tersebut memperkuat keahlian nasional. Investasi nan kita butuhkan adalah investasi nan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, membangun industri nasional, memperkuat rantai pasok, mentransfer teknologi, dan mengurangi ketergantungan strategis kepada negara lain," kata Bamsoet.

Pemerintah, ujar Bamsoet, menargetkan realisasi investasi 2027 sebesar Rp 2.322 triliun, meningkat 13,8 persen dari sasaran 2026. BKPM menempatkan kepastian perizinan, percepatan konstruksi, serta penyelesaian halangan di lapangan sebagai tiga konsentrasi utama.

Sistem online single submission (OSS) juga kudu diintegrasikan melibatkan 18 kementerian dan lembaga. Implementasi pengelompokkan baku lapangan upaya Indonesia (KBLI) tahun 2025 dalam sistem OSS juga menjadi bagian dari pembaruan sistem perizinan.

"Langkah tersebut perlu terus dikawal agar reformasi perizinan terasa sampai ke tingkat pelaku usaha. Keamanan berupaya kudu menjadi ukuran daya saing nasional. Pelaku upaya kudu merasa kondusif membangun pabrik, membeli mesin, merekrut tenaga kerja, mengembangkan teknologi dan memperluas upaya di Indonesia," jelas Bamsoet.

Bamsoet memaparkan, di bagian pertahanan perlu diubah paradigma dari sekadar membeli alutsista menuju pembangunan keahlian pertahanan nasional secara utuh. UU Nomor 16 Tahun 2012, kata dia, telah menempatkan industri pertahanan sebagai instrumen menuju kemandirian bangsa.

"Ukuran keberhasilan pengadaan tidak boleh berakhir pada jumlah pesawat, kapal, kendaraan tempur, alias sistem senjata nan dibeli. Pemerintah perlu mengukur penguasaan teknologi, keahlian memproduksi komponen, kompetensi insinyur, kesiapan suku cadang, keahlian MRO, serta ketahanan sistem ketika terjadi embargo," kata Bamsoet.

"Merakit produk di dalam negeri belum otomatis berfaedah kita menguasai teknologinya. Kemandirian kudu terlihat dari keahlian kita memahami desain, membikin komponen penting, mengembangkan software, melakukan pemeliharaan, melakukan upgrade dan menghasilkan generasi teknologi berikutnya," imbuhnya.

Simak juga Video 'Daftar Peraih Anugerah Ekonomi Hijau Kontribusi Ekonomi Kemasyarakatan':

(dwr/gbr)