Pastikan Hunian Layak, Mendagri Bersama Menteri PKP Tinjau Perumahan di Sorong

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung program perumahan rakyat di Perumahan Kadar Malibera Residence III, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Mendagri berbareng Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Kepala Badan BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengecek kondisi gedung serta berbincang dengan penunggu perumahan.

Dari peninjauan tersebut, Mendagri mendorong Wali Kota Sorong Septinus Lobat untuk mendukung program perumahan rakyat nan digagas Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta agar Septinus mengimplementasikan kebijakan pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), mengingat Kota Sorong diketahui belum menerapkan kebijakan tersebut.

Mendagri secara unik meminta Wali Kota Sorong untuk memahami secara komprehensif kebijakan pembebasan retribusi PBG dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR. Ia mewanti-wanti agar ketika kebijakan tersebut diterapkan, kepala wilayah memahami teknis pelaksanaannya.

"Nanti dianggap, ngomong depan publik bahwa, ini digratiskan PBG, BPHTB, besok masyarakat gratis. Enggak, enggak semua gratis. nan cuma-cuma hanya masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Mendagri di sela perbincangan tersebut.

Dalam sesi perbincangan nan berjalan meriah tersebut, Mendagri berbareng rombongan mengecek kondisi rumah nan dihuni masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga berbincang dengan pengembang.

Usai mengecek kondisi perumahan di area tersebut, Mendagri berbareng rombongan beranjak menuju area kumuh di Kelurahan Malawei, Kota Sorong. Di letak ini, mereka juga mengecek sekaligus berbincang dengan masyarakat setempat.

Berbagai upaya tersebut menandai kehadiran pemerintah dalam memastikan masyarakat di Tanah Papua memperoleh akses kediaman layak. Hal ini sejalan dengan program Presiden Prabowo nan mempunyai perhatian terhadap rakyat kecil, termasuk di Tanah Papua.

Turut datang dalam peninjauan tersebut Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Vernando Wanggai, serta pihak mengenai lainnya.