Jakarta -
Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi pernyataan viral pengamat politik Saiful Mujani soal mau menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Viva Yoga mengatakan pernyataan dari pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) tersebut tak berakibat signifikan.
"Pernyataan Saiful Mujani tidak usah dikhawatirkan terlalu dalam, karena itu hanya seperti bui di lautan, bukan gelombang. Narasi dan pikiran oposisional, seperti Saiful Mujani, pasti bakal selalu ada dan berkembang dalam setiap rezim kepemimpinan nasional," kata Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (8/4/2026).
Viva Yoga menyatakan kebanyakan masyarakat RI justru mengapresiasi dan puas dengan keahlian Presiden Prabowo. Ia menyebut PAN bakal berbareng Prabowo mengawal pemerintahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"PAN beranggapan bahwa saat ini kebanyakan masyarakat Indonesia mengapresiasi dan merasa puas atas keahlian Presiden Prabowo. Hal itu dapat dilihat dari beberapa hasil survei. PAN bakal terus berjuang bersama-sama dengan Presiden Prabowo dalam menuntaskan janji-janji kemerdekaan," ucapnya.
Ia menilai wajar jika jika ada kekurangan dalam kepemimpinan Prabowo. Viva Yoga menyinggung negara dengan luas 5,2 juta kilometer persegi dengan jumlah masyarakat 288 juta jiwa.
Ia menyebut celetukan dari Saiful Mujani tak berakibat signifikan. Viva mengatakan seorang intelektual mestinya menyampaikan pengetahuan dengan logika nan kritis.
"Celetukan alias pernyataan Saiful Mujani tidak bakal berakibat signifikan dalam mempengaruhi suasana politik nasional. Karena sebagai seorang intelektual, Mas Saiful Mujani tidak mempunyai akar pedoman nan besar dan fanatik, sebagaimana Nurcholish Madjid alias Gus Dur," ujar Viva.
"Seorang intelektual harusnya orang nan menggunakan pengetahuan dan logika kritis untuk memahami, mengkritik, dan memberi arah pada kehidupan masyarakat. Berpihak kepada kebenaran dan mempunyai integritas dalam kehidupan nyata," imbuhnya.
Penjelasan Saiful Mujani
Saiful Mujani buka bunyi mengenai potongan video viral dirinya nan berbincang soal menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto. Saiful Mujani mengatakan tak ada kata makar dalam pernyataan politiknya.
Adapun potongan pernyataan Saiful Mujani soal kepemimpinan Prabowo viral di media sosial. Dalam video nan beredar, pendiri lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) itu berbincang tentang menjatuhkan Prabowo.
"Saya alternatifnya bukan, bukan pada prosedur nan umum impeachment seperti itu, itu tidak bakal jalan. nan jalan hanya ini, bisa nggak kita mengonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo, hanya itu. Kalau nasihati Prabowo nggak bisa juga, bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini," kata Saiful Mujani dalam video viral, dilihat Selasa (5/4/2026).
Saiful Mujani merespons pernyataannya nan viral. Dia menyebut ungkapan tersebut menyikapi ucapan Presiden Prabowo nan mau menertibkan pengamat.
"Pernyataan saya di aktivitas halalbihalal dengan tema halalbihalal pengamat nan mau ditertibkan. Saya bicara pada bagian akhir, penutup. Sebelumnya beberapa kawan sudah bicara seperti Ubaidillah Badrun, Doktor Sukidi, Romo Setyo, Ferry Amsari, Islah Bahrawi, dan lain-lain. Semuanya memberikan pandangan evaluatif terhadap keahlian presiden nan sudah bekerja lebih dari satu tahun," kata Saiful Mujani saat dimintai konfirmasi.
"Secara unik memberikan tekanan pada ancaman terhadap aktivis dan pengamat pascapernyataan prabowo nan bakal menertibkan pengamat sesuai dengan info intelijen nan dia punya sebagai presiden," tambahnya.
Ia mengatakan pernyataan dalam video itu merupakan sikap politik sebagai penduduk negara, akademisi alias mahir pengetahuan politik. Saiful Mujani mengatakan kebebasan beranggapan dilindungi oleh UUD.
"Termasuk pernyataan sikap saya bahwa Presiden Prabowo kudu diturunkan sebagai jawaban atas kondisi politik kebangsaan akumulatif di bawah kepemimpinannya," kata Mujani.
Ia menekankan tak ada kata makar dalam pernyataan nan disampaikan. Ia menilai bisa saja pihak nan menuding makar tersebut salah paham.
"Tidak ada kata 'makar' dalam pernyataan sikap saya, nan ada adalah ekspresi kebebasan berbicara, beranggapan dan berkumpul saya dengan teman-teman nan hadir. Semua itu adalah kewenangan politik kami sebagai penduduk negara, dijamin UUD. Kata makar digunakan okeh staf KSP nan diposting di medsos. mungkin salah mengerti alias tidak mengerti hak-hak politik penduduk negara. Makar itu bahasa hukum," katanya.
Saiful Mujani lantas menyinggung makna kata makar dalam KUHP nan baru. Ia menyebut cukup mengerti apa nan boleh diperbuat alias tidak sebagai seorang penduduk negara.
"Lihat KUHP nan baru apa nan dimaksud dengan makar. Berpendapat, bersikap, dan berkumpul termasuk mengenai dengan buahpikiran menurunkan presiden adalah kewenangan politik penduduk nan dijamin UUD. Menurut KUHP baru makar itu tindakan bentuk menyerang alias mencederai presiden, separatisme, dan lain-lain," ucap Saiful Mujani.
"Yang saya sampaikan terlalu jauh dari syarat-syarat makar. Saya pun cukup mengerti mana nan boleh dan mana nan tidak boleh dilakukan dalam konteks sebagai penduduk negara," sambungnya.
(dwr/azh)
2 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·