Pakistan Soroti Dampak Serangan Infrastruktur Energi di Arab Saudi

Ilustrasi serangan Houthi ke Arab Saudi.(Anadolu)

ANCAMAN terhadap pemulihan ekonomi dunia sekarang membayangi akibat berlanjutnya serangan terhadap akomodasi prasarana daya di Arab Saudi dan area Teluk. Kekhawatiran mendalam itu dilontarkan oleh Menteri Keuangan Pakistan Muhammad Aurangzeb saat menghadiri Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bangkok, Thailand.

Meski situasi peperangan kelak mereda, kerentanan sektor daya di area Teluk dinilai bakal memperlambat proses normalisasi ekonomi secara mendasar. Aurangzeb menekankan bahwa kepastian keamanan pasokan daya menjadi aspek krusial nan menentukan seberapa sigap perekonomian bumi bisa pulih.

"Jika prasarana terus diserang, kembalinya kondisi normal bakal memerlukan waktu lebih lama, apalagi jika situasi mulai mereda," kata Aurangzeb dikutip dari AFP.

Sejauh ini Islamabad sebenarnya dinilai cukup handal meredam pengaruh kejutan dari lonjakan nilai daya bumi pasca-meletusnya bentrok di area tersebut sejak Februari lalu.

Berbagai langkah antisipasi dan efisiensi telah diterapkan demi mengamankan pasokan domestik, termasuk memprioritaskan perencanaan kebutuhan daya menyongsong musim dingin serta menghindari pasar spot gas alam cair (LNG) nan tergolong mahal.

"Dampak langsungnya sejauh ini sukses ditangani dengan baik oleh Pakistan," tutur Aurangzeb.

Konflik area nan melibatkan serangan jawaban hingga menyasar sekutu AS di Teluk, termasuk gempuran golongan Houthi Yaman ke prasarana daya dan airport di Arab Saudi, memang memicu guncangan pada rantai pasok minyak dan gas global. 

Kondisi itu memaksa negara-negara berkembang seperti Pakistan memutar otak agar tidak terperosok ke dalam krisis nan lebih dalam. Di tengah tekanan eksternal nan serbatidak pasti, Pakistan memilih konsentrasi memperkuat fondasi internal lewat konsolidasi fiskal dan pembenahan sistem perpajakan.

Langkah strategis itu menjadi bagian terintegrasi dari komitmen negara tersebut dalam menuntaskan program support senilai US$7 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Pengetatan manajemen perpajakan hingga penindakan tegas atas praktik penyelewengan pajak terus digencarkan meski disadari memicu resistensi dari golongan tertentu. Aurangzeb menegaskan dedikasi pemerintahannya dalam menjaga transparansi tata kelola finansial negara secara menyeluruh.

"Setiap reformasi nan dilakukan untuk mengubah status quo pasti menghadapi penolakan," ujarnya.

Sikap tegas pemerintah juga ditunjukkan saat menjawab rumor alokasi anggaran negara nan dinilai rentan disalahgunakan. Aurangzeb memastikan tidak ada aliran biaya publik nan dialirkan untuk menopang unit upaya komersial milik militer.

"Saya dapat memastikan bahwa kami tidak memberikan biaya dari kas negara," kata Aurangzeb. (Ndf/P-3)