Pakar ITB Ingatkan Ancaman Krisis Air Bersih di Cimahi Akibat Eksploitasi Tanah

Ilustrasi krisis air bersih.(Dok. MI/Tagana)

ANCAMAN krisis air bersih di Kota Cimahi, Jawa Barat, dilaporkan semakin mengkhawatirkan. Kepala Laboratorium Geodesi Institut Teknologi Bandung (ITB), Heri Andreas, memperingatkan bahwa masifnya eksploitasi air tanah menjadi pemicu utama nan memperparah kondisi kekeringan, terutama menjelang musim kemarau panjang tahun ini.

"Kita tidak sadar telah melakukan pemanfaatan air tanah, apalagi buktinya sudah ada di depan mata. Air tanah tiba-tiba kering, semakin parah jika kemarau. Kita mesti khawatir, prediksinya di 2050 kekeringan ekstrem bakal terjadi," ujar Heri di Cimahi, Rabu (17/6/2026).

Wilayah Terdampak Paling Parah

Berdasarkan kajian pakar, Kecamatan Cimahi Selatan menjadi wilayah nan paling rentan. Beberapa kelurahan di area tersebut sudah menjadi langganan kesulitan air bersih setiap tahunnya. Kelurahan nan terdampak paling signifikan meliputi:

• Kelurahan Utama
• Kelurahan Melong
• Kelurahan Leuwigajah

Kondisi di wilayah tersebut memaksa penduduk untuk mengeluarkan biaya ekstra guna membeli air bersih demi memenuhi kebutuhan harian. "Di luar musim tandus saja, masyarakat di Cimahi Selatan ada nan kekeringan dan kudu beli air," tambah Heri.

Kerusakan Lapisan Akuifer

Data dari Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGL) Badan Geologi menunjukkan kebenaran nan mengkhawatirkan. Penurunan muka air tanah di wilayah Bandung Raya, termasuk Cimahi, telah mencapai kedalaman 60 hingga 100 meter.

Heri menjelaskan bahwa lapisan akuifer alias penyimpan air pada kedalaman 50-100 meter saat ini telah mengalami kerusakan serius. Eksploitasi nan terus bersambung memaksa pengeboran dilakukan lebih dalam hingga 200 meter, nan justru bakal merusak lapisan air tanah nan lebih dalam lagi.

Jika pola pemanfaatan air tanah tidak segera dikendalikan, krisis air bersih permanen diprediksi bakal melanda secara ekstrem pada tahun 2050.

Langkah Antisipasi Pemerintah Kota

Menanggapi ancaman tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cimahi telah memetakan sedikitnya 312 RW nan berpotensi mengalami kekeringan. Puncak musim tandus sendiri diprediksi bakal dimulai pada Agustus mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, mengonfirmasi bahwa wilayah selatan memang menjadi titik terparah lantaran ketergantungan penduduk pada air tanah dan jasa PDAM nan terbatas.

"Kami telah menyiapkan skema penyaluran air bersih melalui koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) serta Perumda Tirta Raharja. Operasi pasokan air bakal dilakukan segera setelah ada laporan kekurangan dari masyarakat," pungkas Fithriandy. (Ant/H-3)