Pak Zulhas Ada Pesan Khusus dari Ketua BPK Soal Pangan, Ini Isinya

4 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - BPK menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu konsentrasi utama dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2025. Di tengah capaian produksi nan meningkat, tetap terdapat persoalan struktural nan dinilai perlu segera dibenahi. Peningkatan produksi beras menjadi sinyal positif bagi sektor pangan nasional. Namun, keberhasilan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh sistem info nan kuat dan terintegrasi.

Ketua BPK RI Isma Yatun mengungkapkan bahwa program ketahanan pangan menunjukkan sejumlah kemajuan. Ia menilai capaian tersebut menjadi indikasi adanya perbaikan dalam kebijakan pangan.

"Hasil pemeriksaan tematik nasional ketahanan pangan menunjukkan beberapa capaian positif nan telah dicapai dari program tersebut," ujar Isma dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Selasa (21/4/2026).

Salah satu capaian utama terlihat dari peningkatan produksi beras secara nasional. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi produksi dibanding tahun sebelumnya.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam menjaga stok juga dinilai cukup efektif.

"Di antaranya, produksi beras di tahun 2025 sebanyak 34,71 ton alias naik sebesar 13,36% dibanding tahun 2024," katanya.

Capaian tersebut diperkuat dengan keberhasilan pemerintah dalam memenuhi persediaan beras tanpa impor. Hal ini menjadi parameter krusial dalam menjaga kemandirian pangan nasional.

Kebijakan serap gabah juga berkedudukan besar dalam menjaga stabilitas stok dalam negeri.

"Dan kebijakan serap gabah tahun 2025 sukses menyerap beras dalam negeri untuk persediaan beras pemerintah sebanyak 3 juta ton tanpa impor," lanjutnya.

Namun, di kembali capaian tersebut, BPK menemukan kelemahan pada aspek info dan sistem informasi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi kualitas pengambilan kebijakan.

Permasalahan info menjadi rumor mendasar nan perlu segera diperbaiki.

Foto: Suasana aktivitas penjualan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, Jumat (8/8/2025). Indeks kenaikan harga-harga alias inflasi berpotensi terkerek naik pada Agustus 2025, salah satu penyebabnya adalah terus tingginya nilai beras. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

"Pertama, info dan sistem info nan digunakan belum optimal dalam mendukung pengambilan kebijakan pangan," ungkap Isma.

Keterbatasan info tersebut terlihat dari belum lengkapnya info dalam sistem nan ada. Kondisi ini membikin kebijakan berisiko tidak berbasis info nan kuat.

Situasi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem info pangan secara menyeluruh.

"Informasi pangan pada sistem info pangan dan gizi nan belum tersedia lengkap," jelasnya.

BPK pun mendorong adanya koordinasi lintas kementerian untuk memperbaiki kondisi ini. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem info nan lebih baik.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem info nan terintegrasi.

"Untuk itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan agar melakukan koordinasi dengan semua kementerian alias lembaga mengenai dalam mendapatkan masukan atas konsep pembangunan info dan sistem info nan lebih terstruktur," tegas Isma.

BPK juga menekankan pentingnya integrasi sistem antar instansi. Hal ini bermaksud agar info dapat digunakan secara berbareng untuk mendukung kebijakan.

"Serta kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Menteri Pertanian, dan Menteri Pekerjaan Umum untuk menyempurnakan sistem info nan dimiliki masing-masing sehingga terwujud ekosistem info pangan nan saling berbagi pakai," katanya.

(fys/wur)

Add