Pajak Kendaraan Listrik Tak lagi Nol Persen, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Hal Ini

Rencana pengenaan pajak pada kendaraan listrik ini memicu kekhawatiran di kalangan pengguna, terutama mereka nan selama ini tertarik lantaran insentif biaya nan jauh lebih murah dibanding mobil konvensional.

Salah satu pengguna mobil listrik, Fakhri (30), mengaku awalnya memilih kendaraan listrik lantaran aspek efisiensi, terutama dari sisi pajak dan operasional.

“Saya pakai kendaraan listrik baru sebulan lebih sebenarnya. Alasannya lantaran lebih hemat, dari segi listrik, maksudnya tidak pakai alias beli bensin, lampau dari sisi pajak juga,” kata Fakhri.

Menurut Fakhri, insentif pajak untuk pengguna kendaraan listrik menjadi pertimbangan utama saat memutuskan membeli mobil listrik. Fakhri mengaku bahwa perbedaan biaya nan signifikan dibanding mobil berbahan bakar bensin menjadi daya tarik tersendiri.

“Awalnya memang lantaran tahu bebas pajak. Itu salah satu argumen utama, lantaran perbedaannya jauh sekali. Kalau pajak mobil biasa bisa sampai jutaan rupiah,” katanya.

Fakhri bilang, rencana perubahan kebijakan pajak mobil listrik cukup membuatnya terkejut, meski diakui sudah memperkirakan perihal tersebut bakal terjadi seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik di Indonesia.

“Ya agak kaget juga sih, bukan kaget banget sebenarnya sudah mengantisipasi. Logikanya, kendaraan listrik makin banyak, masa insentif pajak 0 persen terus. Pasti pemerintah juga mau mengambil keuntungan. Tapi tetap agak kaget juga, baru beli sekitar sebulan, sudah dikenakan pajak,” ucapnya.

Fakhri menilai bahwa insentif semestinya tetap dipertahankan untuk mendukung transisi daya nan tengah didorong pemerintah. Terlebih, kata dia di tengah kondisi dunia nan menuntut percepatan peralihan daya bersih.

“Menurut saya semestinya tetap bisa dipertahankan, apalagi dengan kondisi sekarang, seperti situasi geopolitik dan dorongan transisi daya nan sedang digenjot pemerintah. Peralihan ke mobil listrik harusnya terus didorong,” tuturnya.