Pacu Pertumbuhan Ekonomi, Mendagri Dorong Optimalisasi APBD & Kendalikan Inflasi

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong Pemprov Sumut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan berbasis data, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) nan efektif, serta pengendalian inflasi nan konsisten.

Hal itu disampaikan Mendagri saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pertumbuhan ekonomi merupakan parameter utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Ia menyebut bahwa meskipun keahlian ekonomi Sumut tergolong baik, angkanya tetap berada di bawah rata-rata nasional sehingga perlu ditingkatkan.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi nan berada pada kisaran rendah hanya bakal menghasilkan perubahan nan terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan nan lebih tinggi bakal memberikan akibat signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Pertumbuhan ekonomi ini nomor nan sangat krusial dan kudu dikuasai oleh seluruh kepala daerah. Karena komponennya banyak, tanya BPS, Badan Pusat Statistik kabupaten/kota,” ujarnya.

Mendagri juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis info dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia meminta pemda memanfaatkan info secara perincian untuk mengidentifikasi permasalahan, seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.

Dengan pendekatan tersebut, program pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendorong investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, pengelolaan APBD menjadi aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Mendagri menjelaskan bahwa shopping pemerintah mempunyai peran strategis sebagai stimulus ekonomi. Karena itu, realisasi anggaran kudu dilakukan secara optimal agar duit dapat beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor swasta.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan shopping daerah. Pemda didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi, tanpa membebani masyarakat.

Menurutnya, wilayah nan kuat secara fiskal adalah wilayah nan bisa mengandalkan PAD, bukan hanya berjuntai pada transfer dari pemerintah pusat. Untuk itu, dia mendorong Pemda menciptakan suasana investasi nan kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.

“Kalau swastanya enggak hidup jangan pernah berpikir negara itu, wilayah itu bakal melompat maju, enggak bakal mungkin, kenapa? Karena shopping pemerintah enggak sanggup untuk membikin lompatan-lompatan ini,” tegasnya.

Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya pengendalian inflasi sebagai bagian dari stabilitas ekonomi. Ia menyebut bahwa inflasi sangat berpengaruh terhadap biaya hidup masyarakat, terutama golongan berpenghasilan rendah.

Ia mengingatkan bahwa kenaikan nilai kebutuhan pokok dapat memicu keresahan sosial jika tidak dikendalikan dengan baik. Oleh lantaran itu, Pemda diminta aktif memantau nilai dan memastikan kesiapan peralatan di pasar.

“Kalau kita bicara biaya hidup penting, apa jawabannya? Jaga stabilitas nilai ialah jaga parameter inflasi,” jelasnya.