Operasional PLTA Batang Toru Rp 21 Triliun Dipercepat

Jakarta -

Pemerintah mempercepat pengoperasian PLTA Batang Toru berkapasitas 510 megawatt pasca musibah banjir merobohkan lima transmisi pada November 2025. PLTA tersebut diupayakan agar dapat segera terhubung dengan jaringan Sumatera.

Percepatan ini menjadi konsentrasi kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot ke Proyek Strategis Nasional tersebut di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Kamis, 30 Juli 2026. PLTA nan dikembangkan PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) itu dinilai krusial untuk memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatera.

"Ini merupakan upaya percepatan kita untuk penyediaan dan keandalan daya secara nasional. Khususnya, kondisi daya di wilayah Sumatera cukup kritis sehingga kita memerlukan antisipasi. Dengan keterbatasan kesiapan daya primer nan lain, kita sudah mempunyai PLTA Batang Toru nan bisa on-grid," ujar Yuliot dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).

Yuliot mengatakan, urgensi pengoperasian pembangkit semakin meningkat setelah musibah nan merusak prasarana pendukung jaringan kelistrikan. Kementerian ESDM sekarang mengawal proses pemulihan nan tetap berada pada tahap perancangan menara dan struktur pondasi.

"Pembangunan kembali jalur transmisi ini dilakukan secara terakselerasi agar daya listrik dari PLTA Batang Toru dapat disalurkan dengan optimal ke dalam jaringan transmisi Sumatera," kata Yuliot.

Selain hambatan transmisi, proyek Rp 21,6 triliun ini juga sempat tersendat perizinan dan administrasi. Kepastian kelanjutan diperoleh setelah Menteri Lingkungan Hidup mencabut hukuman administratif melalui Keputusan Nomor 1444 Tahun 2026 pada 16 Maret 2026, disusul persetujuan untuk melanjutkan konstruksi.

Saat ini, proses manajemen melangkah paralel dengan uji teknis pembangkit nan memerlukan genangan air. PLTA ini berada di area seluas 650 hektare di Kabupaten Tapanuli Selatan nan pembangunannya dimulai pada 1 September 2017.

"Testing nan dilakukan ini namanya PLTA kan kudu ada genangan. Kalau tidak ada genangan, testing tidak bisa kita lakukan. Berarti antara penyelesaian administratif dan juga penyelenggaraan testing itu kita lakukan secara paralel," jelas Yuliot.

Pengoperasian pembangkit juga diharapkan mendukung sasaran bauran Energi Baru Terbarukan nasional nan saat ini berada pada kisaran 16% hingga 17% dan ditargetkan mencapai 21 persen pada akhir 2026.

"Jika kita tidak melakukan percepatan-percepatan, maka sasaran bauran daya 21 persen tidak bakal tercapai hingga akhir tahun," tutup Yuliot.

(ily/hns)