OECD Pangkas Ekonomi Dunia di 2026, 2027 Bisa Suram-Negara Resesi

Sedang Trending 2 minggu yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Organisasi internasional berbasis di Prancis, Organization of Economic Co-operation and Development (OECD) memangkas pertumbuhan ekonomi bumi di 2026 ini. Perang di Timur Tengah, terutama bentrok Amerika Serikat (AS) dan Iran nan menganggu area Timur Tengah (Timteng) dan Selat Hormuz, telah merusak prospek pertumbuhan global.

Merujuk "OECD Economic Outlook, Volume 2026 Issue 1", pada skenario pertama, ekonomi bumi hanya bakal tumbuh 2,8% di sepanjang 2026- meski ada potensi meningkat menjadi 3,1% di 2027. Sebelumnya ekonomi dunia tumbuh 3,4% di 2025.

"Skenario berbasis proyeksi adalah skenario dimana gangguan akibat bentrok cukup besar namun terbatas pada periode waktu nan relatif singkat, nan selanjutnya disebut sebagai skenario 'time-limited disruption scenario'," tulis laporan, dikutip Rabu (3/6/2026).

"Harga daya diasumsikan menurun secara berjenjang seiring berjalannya waktu sejalan dengan nilai berjangka, di tengah kemajuan menuju perjanjian perdamaian nan dapat dinegosiasikan dan memperkuat lama. Produksi dan perdagangan daya di negara-negara Teluk secara berjenjang kembali ke tingkat sebelum bentrok mulai kuartal ketiga tahun 2026 dan seterusnya dalam skenario ini," tambah laporan tersebut.

"Mungkin terdapat sedikit kekurangan daya di beberapa negara, terutama di Asia, namun penggunaan persediaan strategis, minyak dalam transit alias disimpan di kapal tanker, dan sejumlah pasokan tambahan dari produsen non-Teluk membantu meredam guncangan tersebut."

Dalam skenario ini, unik negara-negara G-20, inflasi nilai konsumen tahunan diperkirakan bakal meningkat menjadi 4,0% pada tahun 2026 dari 3,4% pada tahun 2025, sebelum turun menjadi 3,1% pada tahun 2027 seiring dengan memudarnya tekanan nilai daya dan tekanan nilai pangan mencapai puncaknya. Inflasi inti diperkirakan bakal kembali mendekati sasaran di banyak negara pada akhir tahun 2027.

"Jika penyelesaian jangka panjang tercapai, dengan penurunan nilai daya nan lebih besar dibandingkan dengan nilai berjangka pada akhir bulan Mei, maka pertumbuhan dunia kemungkinan bakal sedikit lebih tinggi dan tekanan inflasi bakal lebih rendah," muat OECD lagi.

"Misalnya, penurunan tambahan nilai minyak dan gas serta biaya pupuk sebesar 10% pada paruh kedua tahun 2026 bakal meningkatkan pertumbuhan PDB dunia sebesar 0,1 poin persentase tambahan pada tahun 2027 dan mengurangi inflasi dunia sebesar 0,3 poin persentase," tambahnya.

Pertumbuhan RI?

Masih merujuk "time-limited disruption scenario", pertumbuhan diperkirakan bakal melambat secara moderat di Amerika Utara dan Eropa sebelum terjadi pemulihan sementara, dengan Amerika Serikat melambat menjadi 2,0% pada tahun 2026 dan 1,8% pada tahun 2027. Kanada turun menjadi 1,2% sebelum pulih kembali menjadi 1,7%.

Meksiko menguat menjadi 1,9% pada tahun 2027 sementara Inggris dari 0,9% menjadi 1,1%. Ekonomi China melambat secara stabil menjadi 4,5% pada tahun 2026 dan 4,3% pada tahun 2027.

Khusus Indonesia, pertumbuhan ekonomi diramal 4,7% di 2026 ini dengan 5,0% di 2027. Di antara negara-negara G-20, RI menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi kedua setelah India.

2027 Makin Suram-Negara Resesi?

Namun, jika perang di Timur Tengah tak bisa diselesaikan, pertumbuhan dunia diyakini bakal makin melambat secara signifikan. Skenario lain "prolonged disruption scenario", menunjukkan ekonomi 2026 hanya bakal tumbuh 2,1% sementara 2027 hanya bakal 1,8%.

Hal ini, tulis OECD, bakal mendorong beberapa ke dalam alias mendekati resesi dengan nomor pengangguran meningkat. Inflasi dunia meningkat sebesar 0,4 poin persentase pada tahun 2026 dan 1,3 poin persentase pada tahun 2027, dengan tekanan positif dari kenaikan nilai komoditas nan sebagian diimbangi oleh melemahnya permintaan akhir.

"Banyak negara di Asia nan bakal terkena akibat jelek dari skenario ini, perihal ini mencerminkan besarnya paparan mereka terhadap pasokan daya dari Timur Tengah," katanya.

"Suku kembang kebijakan kemungkinan bakal naik dari tingkat saat ini pada tahun 2026, antara 50‑75 pedoman poin di sebagian besar negara untuk membantu memoderasi tekanan inflasi, dan kenaikan ini bakal dihilangkan secara berjenjang pada tahun 2027 seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap pertumbuhan," jelasnya.

"Tekanan terhadap anggaran meningkat lantaran melemahnya perekonomian dan tingginya biaya kembang atas publikasi utang baru, nan berpotensi membatasi ruang nan tersedia untuk mengambil tindakan diskresi guna membantu menstabilkan aktivitas."

Sebenarnya tak hanya minyak dunia, ada banyak aspek lain nan dapat memengaruhi prospek dalam kedua skenario itu. Gangguan nan berkepanjangan terhadap pasokan daya dan produk daya dapat berakibat jelek pada investasi AI lantaran ketergantungan prasarana utama pada kesiapan daya dan produk, seperti semikonduktor, nan berjuntai pada masukan unik dari negara-negara Teluk.

"Peningkatan lebih lanjut dalam pembatasan ekspor nasional untuk produk-produk utama nan pasokannya terbatas bakal menambah ketidakpastian kebijakan dan memperparah akibat gangguan pasokan nan berkepanjangan dan kekurangan energi," muat laporan tersebut.

"Kemungkinan bakal terjadi penyesuaian nilai akibat (risk repricing) nan lebih luas di pasar finansial dibandingkan nan terlihat selama ini, sehingga menambah tekanan nan signifikan terhadap beberapa lembaga finansial non-bank nan mempunyai leverage tinggi seperti angsuran swasta dan biaya ekuitas," tambahnya.

"Biaya impor daya nan lebih tinggi dapat memperlebar defisit eksternal di negara-negara berkembang dan negara-negara pengimpor komoditas, sehingga memberikan tekanan pada persediaan dan kondisi pendanaan eksternal," jelas OEDC.

"Di sisi positifnya, keberlanjutan ketahanan dan keahlian beradaptasi terhadap guncangan nan ditunjukkan oleh sektor upaya baru-baru ini, serta meningkatnya visibilitas potensi peningkatan produktivitas dari teknologi AI dapat mendorong pertumbuhan lebih tinggi, terutama pada tahun 2027."

(sef/sef)

Add logo_svg as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]

Selengkapnya
Sumber CNBC Indonesia News
CNBC Indonesia News