Nilai Ekonomi Mangrove Didorong untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir

Ilustrasi(MI/ATALYA PUSPA)

PEMERINTAH mulai mendorong pemanfaatan nilai ekonomi karbon mangrove sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah itu menjadi bagian dari pengembangan program nilai ekonomi karbon mangrove nan diluncurkan dalam Simposium Mangrove untuk Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (10/8).

Program tersebut digagas Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat berbareng Lembaga Sains Terapan (LST) UI dengan melibatkan pemerintah, akademisi, bumi usaha, dan masyarakat. Kolaborasi itu diarahkan untuk mengembangkan ekosistem mangrove secara berkepanjangan sekaligus memberikan faedah ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu pada Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM)  Abdul Harid menilai, keberadaan mangrove mempunyai nilai ekonomi nan dapat dikembangkan, terutama melalui kemampuannya menyerap karbon. Hal itu dinilai krusial mengingat area pesisir utara Jawa juga menjadi letak beragam aktivitas industri nan menghasilkan emisi karbon.

"Industri itu mengeluarkan karbon, selama ini insentifnya apa? Sementara sebenarnya masyarakat kita, pemerintah wilayah kita bekerja untuk mempertahankan mangrove. Mangrove nan kita jaga harusnya ada insentif," ujar Abdul. 

Skema insentif itu nantinya diharapkan dapat mengalir kepada pemerintah wilayah dan masyarakat nan menjaga ekosistem mangrove. 

Pemerintah berencana terlebih dulu menjalankan proyek percontohan untuk memetakan persoalan masyarakat sekaligus menyusun instrumen nan memungkinkan nilai ekonomi mangrove memberikan faedah langsung bagi wilayah pesisir.

"Insentif ini nan kudu kita gunakan jika meningkatkan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir-pesisir ini, kelak kembali ke situ," katanya.

Pengembangan nilai ekonomi mangrove tidak hanya diarahkan pada karbon. Potensi lain seperti ekowisata juga dinilai dapat dikembangkan untuk menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

Namun, besaran nilai ekonomi dan karbon nan dapat dikonversi dalam corak rupiah tetap memerlukan penghitungan lebih lanjut. Pemetaan mangrove menjadi tahap krusial untuk mengetahui luasan dan potensi karbon nan tersimpan di dalamnya. 

Dalam perihal ini, UI bakal berkedudukan dalam proses pemetaan dan penghitungan tersebut melalui pemanfaatan teknologi dan pengetahuan pengetahuan. Pemetaan di sepanjang pesisir utara Jawa bakal dilakukan secara lebih presisi untuk mengetahui luasan mangrove nan tersedia dan kemudian menghitung potensi nilai ekonominya.

"Selama ini nan sudah dihitung nilai karbonnya itu adalah nan ada di hutan. Tapi sekarang kita mau memandang kembali potensi nan ada di mangrove," ujar Tito Latif Indra Dekan Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. 

Menurut Tito, pemetaan juga bakal dikolaborasikan dengan beragam lembaga dan lembaga nan sebelumnya telah melakukan kajian maupun pemetaan mangrove. 

Langkah itu dilakukan untuk menghindari tumpang tindih sekaligus mempercepat tersusunnya pedoman info mangrove.

Adapun, area Pantura Jawa menjadi salah satu wilayah nan disorot lantaran membentang panjang dan menghadapi beragam persoalan lingkungan, termasuk banjir di sejumlah wilayah pesisir.

Karena itu, pelestarian mangrove dinilai mempunyai faedah ganda, ialah menjaga ekosistem dan memperkuat ketahanan masyarakat pesisir terhadap akibat perubahan iklim.

Pemerintah menargetkan pengembangan nilai ekonomi mangrove dilakukan secara berkelanjutan. Penyusunan regulasi, pemetaan potensi, pengembangan skema insentif, hingga pelibatan masyarakat bakal menjadi bagian dari proses tersebut. (H-2)