Negara Gagal Ini Tebar Bansos Rp 300 M, Satu Orang Dapat Rp 2 Juta

Jakarta -

Pemerintah Haiti resmi menggelontorkan support sosial (bansos) berupa transfer biaya tunai sebesar 2,5 miliar gourde alias sekitar US$ 17 juta (Rp 299,2 miliar) untuk membantu 140.000 orang tua siswa menghadapi tahun aliran baru 2026-2027.

Melansir The Haitian Times, Jumat (11/9/2026), paket support ini secara resmi sudah disalurkan mulai Senin, 7 September kemarin. Di mana setiap penerima faedah nan memenuhi syarat bakal mendapat bansos sebesar 15.000 gourdes alias US$ 116 (Rp 2,04 juta).

Program ini bansos tunai ini menargetkan orang tua nan anak-anaknya berguru di sekolah negeri, sekolah komunitas, sekolah kota, maupun sekolah Kristen (presbiterial) di wilayah nan kurang mampu.

Selain memberikan bansos tunai untuk orang tua murid, pemerintah negara nan disebut-sebut sudah kandas (the failied state) itu juga bakal menyalurkan support kepada 30.000 family rentan, merehabilitasi 52 sekolah, mendistribusikan 8.000 perabot sekolah, dan mengerahkan 10.750 petugas polisi untuk mendukung tahun aliran 2026-2027.

"Pemerintah sedang berupaya membikin musim kembali ke sekolah lebih mudah diakses, lebih siap, dan lebih kondusif bagi siswa dan family Haiti," terang pemerintah Haiti dalam pengumuman resminya pada 4 September.

"Di Haiti, tidak ada orang tua nan kudu memilih antara memberi makan family mereka dan menyekolahkan anak mereka," sambung pemerintah 'the failied state' itu.

Sebelumnya, UNICEF melaporkan bahwa lebih dari 1.600 sekolah ditutup selama tahun aliran 2024-2025, nan berakibat pada sekitar 7.500 pembimbing dan menyebabkan lebih dari 240.000 siswa kehilangan kesempatan belajar.

Pada awal Juni 2026, sekitar 1,5 juta orang di Haiti menjadi pengungsi internal, sekitar setengahnya adalah anak-anak. UNICEF juga melaporkan bahwa 2,8 juta anak memerlukan support kemanusiaan.

Laporan tersebut juga memperkirakan bahwa tahun ini nyaris 1,5 juta anak , sekitar 41% dari populasi usia sekolah di Haiti, dan para pembimbing memerlukan support untuk mengakses pendidikan.

Beberapa sekolah juga telah diduduki oleh golongan bersenjata, digunakan sebagai tempat berlindung oleh family pengungsi, alias rusak dan hancur, nan semakin mempersulit upaya untuk memulihkan akses reguler ke pendidikan.

Atas dasar inilah, pemerintah negara nan dicap kandas sejak 2021 imbas krisis tak berujung hingga kasus pembunuhan Presiden terakhir Jovenel Moïse, memulai program masuk sekolah kembali dengan support 10.750 petugas polisi di sekolah.

(igo/fdl)