Nasib IKN Setelah MK Tetapkan Jakarta Tetap Jadi Ibu Kota Indonesia

3 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nan menyatakan Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menanggapi perihal tersebut, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan seluruh agenda pembangunan di area calon ibu kota baru tetap melangkah sesuai rencana.

OIKN menyebut proyek pembangunan Nusantara saat ini terus bergerak dengan support beragam sumber pendanaan, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga investasi swasta. Otorita menegaskan tidak ada penghentian proyek maupun perubahan arah pembangunan akibat putusan MK tersebut.

Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan proses pembangunan Nusantara tetap berjalan di beragam sektor. Menurutnya, dugaan bahwa proyek IKN berakhir alias mangkrak tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, alias mangkrak. Inilah diksi-diksi nan kudu dikoreksi oleh siapa pun," sambut Troy dalam agenda Pengukuhan Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur Periode 2025-2029 dan Dialog Media Strategis di Grand Tjokro Balikpapan, Kalimantan Timur.

Dalam paparannya, Troy mengingatkan kembali arah besar pembangunan Nusantara melalui pendapat Superhub Ekonomi Nusantara. Troy menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara tidak hanya dibangun sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan baru nan terhubung dengan wilayah-wilayah sekitar di Kalimantan Timur.

"Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN nan menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru nan inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nan baru di Indonesia," ujarnya.

Pembangunan Nusantara saat ini tidak hanya berjalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saja, tetapi juga diarahkan melalui sembilan wilayah perencanaan. Di dalamnya mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, upaya dan kesehatan, daya baru terbarukan, area hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga industri pangan. Arah ini sekaligus membuka ruang kerjasama dengan Balikpapan, Penajam Paser Utara, Samarinda, dan beragam wilayah lainnya di Kalimantan Timur.

Dalam forum tersebut, Troy turut menyampaikan sejumlah perkembangan nan telah melangkah di area Nusantara, mulai dari pembangunan akses jalan, akomodasi kesehatan, klaster perbankan, lembaga pendidikan, akomodasi ibadah, hingga penataan area Sepaku. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN berkomitmen untuk terus mendorong penguatan pada aspek sosial, budaya, UMKM, pengelolaan lingkungan, serta beragam jasa pendukung bagi masyarakat.

Dalam sesi obrolan dan tanya jawab nan berjalan pada aktivitas tersebut, Troy menanggapi beragam pertanyaan peserta, termasuk mengenai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Menurutnya, putusan tersebut tidak membatalkan keberadaan IKN sebagai calon ibu kota negara, melainkan menegaskan bahwa proses perpindahan ibu kota tetap berada dalam koridor norma nan berlaku.

Ia menjelaskan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, perpindahan resmi ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara baru bertindak setelah diterbitkannya Keputusan Presiden. Dengan demikian, status Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini tetap tetap bertindak sampai keputusan tersebut diterbitkan pemerintah.

"Melalui forum ini, kami sangat memerlukan narasi tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Artinya, nan disampaikan adalah kebenaran nan benar. Fakta hari ini adalah IKN terus berproses dan terus dibangun," pungkasnya.

(fab/fab)

Add