NasDem Tanggapi Tafsir PDIP soal AHY: Barisan Koalisi Harus Tanggung Jawab

Waketum NasDem Saan Mustopa menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nan menyinggung soal kekuasaan berkarakter sementara hingga ditasirkan sebagai ketidakpuasan terhadap pemerintah. Saan mengatakan seluruh partai nan tergabung dalam koalisi pemerintahan punya tanggung jawab berbareng dalam menghadapi persoalan pemerintah.

"Ya jika ketidakpuasan kan, ada dalam barisan koalisi, harusnya sama-sama bertanggung jawab, gimana mengatasi persoalan-persoalan nan ada nan dihadapi oleh pemerintah, kan gitu loh," kata Saan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

"Jadi bukan soal ketidakpuasan alias apa, tapi kita kudu sama-sama bertanggung jawab, bersama-sama untuk sama-sama mengatasi semua persoalan," sambungnya.

Saan kemudian mencontohkan sejumlah persoalan nan saat ini dihadapi pemerintah. Di antaranya mulai dari kebakaran rimba hingga musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan erupsi Anak Krakatau.

"Ini kan semua tantangan di hadapan kita semua. Dan tantangan-tantangan ini memerlukan tadi, soliditas di internal koalisi. Jadi sekali lagi, soliditas di internal koalisi itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kelak di internal koalisi, ada tafsir nan berbeda, gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Saan mengatakan pidato AHY mengenai kekuasaan nan mempunyai pemisah perlu dihormati sebagai sikap politik Demokrat. Dia mengatakan dalam UUD 1945 juga telah diatur jika masa kedudukan pemerintah hanya dua periode.

"Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa kedudukan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan. Dan itu kan sudah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, mengenai dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap, ya, sikap politik dari Partai Demokrat nan disampaikan melalui Ketua Umumnya," ujarnya.

"Dan tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja," sambung dia.

Wakil Ketua DPR ini juga berambisi seluruh partai politik nan tergabung dalam koalisi pemerintahan mempunyai komitmen nan sama untuk mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengatakan saat ini situasi bangsa tengah menghadapi beragam tantangan. Sebab itu, menurutnya, perlu kekompakan untuk menjalankan pemerintahan.

"Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap kudu mengedepankan semangat untuk memberikan agunan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa melangkah dengan baik," paparnya.

Dia juga meminta para ketua partai di koalisi menyampaikan pernyataan politik nan bisa menjaga kekompakan dan stabilitas politik. Meski begitu, Saan mengatakan pernyataan politik bisa ditafsirkan beragam merupakan perihal nan biasa terjadi.

"Semua ketua partai nan tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik alias statement politik nan bisa membikin situasi alias kekompakan di internal koalisi. Supaya tidak saling menafsirkan satu sama lain, tafsirnya bisa sama, bukan tafsir nan beda-beda, nan itu membikin kelak suasana menjadi kurang kondusif di internal koalisi," tuturnya.

Penjelasan Demokrat

Partai Demokrat menanggapi pernyataan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia nan menilai gestur AHY seperti memberi sinyal siap menjadi kontender di Pilpres 2029. Demokrat menegaskan pidato AHY mengenai kekuasaan tak berangkaian dengan persiapan menuju Pilpres 2029.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berangkaian dengan kepentingan politik praktis, apalagi mengenai Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbincang mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan angan rakyat," tulis pernyataan Partai Demokrat, Selasa (8/9/2026).

Demokrat menjelaskan pernyataan AHY mengenai kekuasaan kudu dilihat secara utuh. Menurut dia, AHY menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah rakyat dan mempunyai pemisah waktu.

"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu mempunyai siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujarnya.

Demokrat mengatakan AHY membujuk kadernya untuk meresapi makna keberadaan partai selama seperempat abad ini. Menurut dia, AHY meminta kader melakukan refleksi dan introspeksi diri.

"Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," paparnya.

"Kepada kader Demokrat nan berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," sambungnya.

PDIP Lihat Ada Sinyal Ketidakpuasan

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menanggapi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nan menyinggung soal kekuasaan berkarakter sementara hingga disebut sebagai sinyal siap menjadi kontender Pilpres 2029. Deddy menilai pernyataan tersebut bisa menjadi pesan politik kepada pemerintahan.

Deddy awalnya mengatakan pernyataan AHY soal kekuasaan nan tidak selamanya bisa dimaknai secara normatif. Namun, menurutnya, konteks pidato politik membikin pernyataan tersebut dapat ditafsirkan lebih jauh.

"Menurut saya pernyataan AHY 'bahwa kekuasaan tidak selamanya dan berbatas waktu' bisa ditafsir sebagai sesuatu nan normatif dan biasa saja. Kalau langkah pandangnya normatif tentu tidak ada nan kudu dipersoalkan. Tetapi masalahnya adalah bahwa itu adalah pidato politik dan tentu punya konteks dan tujuan politik tertentu pula," kata Deddy kepada wartawan, Rabu (9/9/2026).

Deddy mengatakan pidato tersebut sangat mungkin ditafsirkan sebagai pesan kepada koalisi maupun lembaga pemerintahan. Dia menduga ada kemungkinan AHY merasakan ketidakpuasan terhadap situasi internal pemerintahan.

"Dari perspektif pandang politik, pernyataan itu sangat mungkin ditafsir sebagai pesan kepada koalisi, lembaga alias lembaga pemerintahan. Kalau ini nan dijadikan perspektif pandang maka patut diduga ada ketidakpuasan nan dirasakan oleh AHY terhadap situasi internal pemerintahan alias institusi/lembaga tertentu," ujarnya.

(amw/dwr)