PM India Narendra Modi menghadapi tantangan politik serius akibat mobilisasi pemuda mengenai penghapusan 130 juta pemilih dan krisis ekonomi.(The Washington Post)
CENGKERAMAN Perdana Menteri India, Narendra Modi, terhadap kekuasaan di negara kerakyatan terbesar di bumi sekarang mulai melonggar. Gelombang protes besar-besaran nan dipelopori oleh kaum muda memadati kota-kota di seluruh penjuru negeri, menghadirkan tantangan paling serius bagi Modi sejak dia menjabat pada tahun 2014.
Situasi di ibu kota semakin genting setelah ribuan pasukan keamanan melakukan penguncian (lockdown) di pusat New Delhi. Pihak berkuasa dilaporkan menahan demonstran ke dalam bus polisi dan memutus akses internet secara berkala.
Meski demikian, ribuan pengunjuk rasa berbareng para pemimpin oposisi tetap turun ke jalan pada Senin (12/10) waktu setempat, menantang otoritas pemerintah. "Gerakan nasional dan kemarahan publik semacam ini mungkin belum pernah terlihat lagi sejak tahun 1975," ujar Prashant Bhushan, seorang pengacara kepentingan publik nan berbasis di New Delhi.
Pemicu Protes: Penghapusan 130 Juta Pemilih
Pemicu langsung dari demonstrasi ini ialah kebijakan baru pemerintah untuk merevisi daftar pemilih. Para pengunjuk rasa menuduh proses revisi tersebut menghapus lebih dari 130 juta nama pemilih dengan kriteria nan tidak jelas. Mereka menilai langkah ini sebagai kampanye pencabutan kewenangan pilih secara selektif untuk memenangkan Partai Bharatiya Janata (BJP) nan berkuasa.
Sushant Singh, pengajar di Universitas Yale dan mantan pejabat militer India, menyebut bahwa aktivitas ini menarik support dari mantan pendukung Modi sendiri. "Gerakan ini memotong batas kelas, kasta, dan golongan agama, lantaran kewenangan pilih adalah sesuatu nan memengaruhi seluruh rakyat India," kata Singh.
Kebangkitan Partai Rakyat Kecoak
Demonstrasi ini dipelopori oleh golongan nan menamakan diri mereka Cockroach Janta Party atau Partai Rakyat Kecoak. Nama ini muncul sebagai corak sindiran setelah Ketua Mahkamah Agung India menyebut kaum muda pengangguran di negara itu sebagai kecoak.
Kelompok ini mulai menunjukkan kekuatan politiknya pada Juli lampau setelah sukses memaksa pengunduran diri Menteri Pendidikan akibat skandal kebocoran ujian negara. Pada tindakan Senin (12/10), mereka berasosiasi dengan Kongres Nasional India, partai oposisi utama, untuk melumpuhkan jalan-jalan protokol di New Delhi.
Konteks Regional dan Ketidakpastian Politik
Fenomena ini mencerminkan tren di Asia Selatan, ialah aktivitas pemuda nan dipicu oleh kelesuan ekonomi dan korupsi menumbangkan rezim di Sri Lanka (2022), Bangladesh (2024), dan Nepal (2025). Di India, protes ini merefleksikan rasa putus asa akibat kurangnya kesempatan ekonomi dan lapangan kerja.
Para analis menilai meski protes ini mini kemungkinan bakal langsung menggulingkan pemerintah, Modi berisiko mengalami pengurangan kekuatan politik nan signifikan alias apalagi menghadapi kudeta internal partai sebelum pemilu nasional 2029.
Tuntutan Demonstran:
- Pencopotan Gyanesh Kumar, Kepala Komisi Pemilihan Umum India.
- Pembatalan seluruh perubahan pada daftar pemilih.
- Pemulihan kewenangan pilih bagi 130 juta penduduk nan dihapus dari daftar.
Hingga saat ini, PM Modi belum memberikan komentar publik mengenai protes tersebut. Namun, para aktivis kewenangan sipil memperingatkan bahwa jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan ini dengan dialog, rezim mungkin bakal beranjak ke tindakan represif nan lebih keras untuk memperkuat hidup. (The Washington Post/I-2)
English (US) ·
Indonesian (ID) ·